Pimpinan Komisi VIII Usul Dapur MBG di Sumatera Dialihkan Jadi Dapur Posko Bencana

JAKARTA, - Komisi VIII DPR RI mengusulkan agar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah Sumatera, dialihfungsikan sementara menjadi dapur umum dan posko logistik makanan darurat bagi korban terdampak banjir dan longsor.Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menjelaskan, pemanfaatan dapur SPPG yang tidak rusak akibat bencana, dapat menjadi langkah cepat untuk mendukung pemenuhan makanan bernutrisi bagi warga di posko pengungsian.“Dalam situasi darurat, pemenuhan nutrisi dan makanan siap santap bagi pengungsi adalah hal yang krusial. Dapur SPPG yang sudah terbentuk dalam program MBG memiliki infrastruktur dan kapasitas yang dapat dialihfungsikan secara cepat menjadi posko logistik dan dapur umum darurat,” ujar Singgih dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Minggu .Baca juga: Banjir-Longsor di Sumatera, Apa Saja yang Sudah Dilakukan Pemerintah?Dia menegaskan bahwa dapur MBG adalah aset strategis pemerintah yang juga dapat dimaksimalkan untuk kondisi darurat.Terlebih, SPPG MBG memiliki sumber daya manusia (SDM) terlatih, rantai pasok pangan, serta peralatan masak yang sudah memenuhi standar.“Pada masa damai, dapur ini menyajikan makanan bergizi, dan di masa bencana, dapur ini dapat menjadi jantung logistik makanan untuk korban terdampak,” jelas politikus Golkar itu.Agar alih fungsi berjalan cepat, Singgih mendorong Kemensos dan BNPB segera mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh Dapur SPPG di wilayah bencana, untuk bekerja di bawah koordinasi BPBD setempat dalam operasional tanggap darurat.Baca juga: Prabowo Pastikan Bantuan Terus Disalurkan kepada Pengungsi Banjir di SumateraDia juga menyarankan agar ke depannya ada peningkatan kapasitas juru masak SPPG melalui pelatihan penanganan logistik bencana.Serta memastikan skema anggaran yang lebih fleksibel dari pemerintah pusat untuk kondisi darurat."Inovasi pemanfaatan dapur SPPG ini menunjukkan bahwa program pemerintah dapat beradaptasi dan menjadi solusi di tengah krisis. Ini adalah wujud gotong royong dan negara harus hadir secara nyata di saat masyarakat sedang kesulitan,” pungkas Singgih.Baca juga: Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir dan Longsor Sumatera Jadi Bencana NasionalDiberitakan sebelumnya, BNPB memperbarui data korban banjir dan longsor di Sumatera. Per Sabtu , tercatat 303 warga meninggal dunia, sementara ratusan lainnya dinyatakan hilang.Sumatera Utara menjadi wilayah dengan jumlah korban meninggal terbanyak, yaitu 166 jiwa, disusul Sumatera Barat 90 jiwa, dan Aceh 47 jiwa.Operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan, sehingga jumlah pengungsi dan korban masih dapat bertambah seiring pendataan di lapangan.


(prf/ega)