World Peace Forum Ke-9 Digelar di Jakarta, Presiden Timor Leste Bakal Hadir

2026-01-12 14:33:02
World Peace Forum Ke-9 Digelar di Jakarta, Presiden Timor Leste Bakal Hadir
World Peace Forum (WPF) ke-9 akan digelar pada 9–11 November 2025 di Jakarta. Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta hingga mantan Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda akan mengikuti acara tersebut.Forum perdamaian internasional ini diselenggarakan oleh Center for Dialogue and Cooperation Among Civilizations (CDCC) bersama Cheng Ho Multicultural Education Trust (Malaysia), Muhammadiyah, dan Global Fulcrum of Wasatiyyat Islam (GFWI). Acara tersebut sudah digelar rutin sejak 2006 untuk mempertemukan tokoh lintas agama dan negara."Yang akan terlibat pada sesi pertama Mr Yoshihiko Noda, beliau ini adalah mantan Perdana Menteri Jepang yang ke-62," ujar Ketua CDCC, Din Syamsuddin, di gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis .Din menyebutkan Noda akan hadir secara daring karena aktivitas Noda yang memimpin Partai Demokrat Konstitusional Jepang."Beliau ini adalah sekarang Ketua Partai Demokrat Jepang, katanya ada semacam kongresnya, maka akan berbicara secara online," ujar Din.Sementara itu, Jose Ramos-Horta akan datang pada sesi Nobel Laurates Panel. Panel tersebut berisikan pemenang Nobel Prize yang rencananya dihadiri oleh dua pemenang."Mr Ramos-Horta, Presiden Timor Leste penerima Nobel Perdamaian ya, beliau konfirm datang," ujar Din.Selain itu, Ramos-Horta direncanakan akan menerima penghargaan The Benevolent Award. Penghargaan tersebut untuk tokoh dunia yang berkontribusi terhadap perdamaian dunia."Untuk pertama kali pada The World Peace Forum, pada seri kesembilan ini akan dilakukan penganugerahan sebuah award yang kami sebut The Benevolent Award, award benevolent itu semacam kasih sayang, mercy, terkait dengan perdamaian, dan komite nominasi telah memutuskan untuk tahun ini diberi kepada His Excellency Mr Jose Ramos Horta, Presiden Timor Leste," ujar Din.WPF ke-9 mengangkat tema 'Considering Wasatiyyat Islam and Tionghua for Global Collaboration'. Tema ini menyoroti titik temu antara nilai wasatiyyah Islam dan filsafat Tionghoa."Kita mencoba mengangkat dua pikiran besar yang berhimpit hampir bersamaan, artinya dari dua agama dan filsafat ini untuk kita ajukan menjadi dari kolaborasi global," katanya.WPF ke-9 diselenggarakan di beberapa tempat, yaitu kompleks gedung MPR/DPR Senayan, Grand Sahid Jaya Hotel, dan akan ditutup di Balai Kota DKI Jakarta. Forum ini diikuti 63 tokoh dari 24 negara serta 110 tokoh nasional Indonesia.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#4

Lebih lanjut, Purwadi menyampaikan arahan terkait reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat.Birokrasi juga diminta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran.“Sebab, tanpa integritas, tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik,” ungkapnya. Baca juga: Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSNPerlu diketahui, mulai 2023, Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga.Sampai saat ini, penilaian tersebut diperluas pada 19 kementerian/lembaga (K/L) dan lima pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung (MA).Purwadi juga memberikan apresiasi kepada MA yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.Dia menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh, dan semakin berdampak.Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GNPertama, pembangunan zona integritas harus terus diperluas. Kedua, pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.Prestasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.“Saya berharap, upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya. Baca juga: Target Penempatan 500.000 PMI pada 2026, Menteri PANRB Siap Dukung Penguatan Kelembagaan Kementerian P2MI

| 2026-01-12 13:26