Subsidi BST Koridor 5 dan 6 Dihentikan Tahun Depan, Wali Kota Solo Respati Upayakan Tetap Beroperasi

SOLO, - Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan, sedang mencari solusi dan mengupayakan agar bus Batik Solo Trans (BST) Koridor 5 dan 6 tetap beroperasi tahun depan.Sebab, subsidi untuk operasional bus BST Koridor 5 dan 6 dari pemerintah pusat dihentikan mulai tahun depan."Bismillah, bisa-bisa. Kita upayakan," kata Respati, ditemui di Solo, Jawa Tengah, Senin .Pihaknya mengaku sedang melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mengupayakan agar BST Koridor 5 dan 6 tetap bisa beroperasi."Kita sedang komunikasi dengan berbagai pihak. Nanti tunggu tanggal mainnya. Kita upayakan tetap berjalan," ungkap dia.Baca juga: Imbas Pemangkasan Subsidi, BST Solo Hanya Operasi Penuh di 3 KoridorKepala Dinas Perhubungan (Dishub) Solo, Taufiq Muhammad, mengatakan anggaran BST tahun depan sebesar Rp 23 miliar.Anggaran itu untuk operasional Feeder Solo enam rute dan BST Koridor 2, 3, dan 4."Yang koridor 1 semoga masih dibiayai APBN. Koridor 5 dan 6 ini belum ada kepastian. Kemarin dari Gubernur sudah bikin surat ke pusat minta tetap dibayar APBN. Tapi dari pusat belum ada balasan sampai sekarang," kata Taufiq.Pihaknya mengatakan masih menunggu kepastian terkait anggaran operasional BST Koridor 5 dan 6 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah."Iya (masih menunggu sampai akhir tahun)," kata dia.Dikatakannya, mulai tahun depan tarif BST Solo diusulkan naik sekitar 8 persen.Kenaikan tarif BST akan berlaku mulai 1 Januari 2026.Tarif umum semula Rp 3.700 menjadi Rp 4.000, lansia dan pelajar semula Rp 2.000 menjadi Rp 2.200, dan disabilitas gratis."Jadi kenaikan 8 persen," kata Taufiq.Baca juga: Buru Penusuk Sopir BST Solo, Polisi Kantongi Foto Wajah Pelaku dan Nopol Motor Taufiq mengungkapkan alasan penyesuaian tarif ini karena selama enam tahun tidak mengalami kenaikan.Di sisi lain, subsidi yang diberikan pemerintah pusat berangsur berkurang karena efisiensi anggaran."Intinya kita menetapkan tarif itu kan berdasarkan kalau bahasa ekonomisnya ATP-WTP (kemampuan masyarakat sama kemauan). Masyarakat juga kita survei, kenaikan segitu keberatan tidak," ungkap dia.


(prf/ega)