Bendungan Tsangpo, Hegemoni China dan Pertaruhan Geopolitik di Atap Dunia

JAKARTA, - Dataran Tinggi Tibet, yang sering dijuluki sebagai "Kutub Ketiga" karena cadangan air tawarnya yang masif, kini menjadi panggung bagi salah satu proyek rekayasa infrastruktur paling ambisius sekaligus kontroversial dalam sejarah peradaban manusia.Pemerintah China, melalui raksasa konstruksi negara Power Construction Corporation of China (PowerChina), tengah memacu pembangunan "Bendungan Super" di sungai Yarlung Tsangpo.Menurut riset Global Forest Watch & Google Earth Engine, bagi masyarakat hilir di India dan Bangladesh, sungai ini dikenal sebagai Brahmaputra, sebuah urat nadi kehidupan yang kini nasibnya berada di tangan para insinyur di Beijing.Baca juga: Kenapa Jakarta dan Bekasi Masih Banjir Meski Ada Bendungan Ciawi dan Sukamahi?Proyek ini dianggap bukan sekadar pencapaian teknis luar biasa, melainkan pernyataan geopolitik, dan perjudian ekologis berisiko tinggi, serta titik sumbu potensial bagi konflik air lintas batas di Asia Selatan.Rencana mega-proyek ini berpusat pada wilayah Great Bend, di mana sungai Yarlung Tsangpo menukik tajam melewati celah pegunungan Himalaya dengan penurunan ketinggian lebih dari 2.000 meter.Penurunan dramatis ini menciptakan konsentrasi energi kinetik luar biasa yang telah diincar oleh para ahli hidrologi selama beberapa dekade.Dikutip dari Reuters, Selasa , pimpinan PowerChina menyatakan, bendungan ini diproyeksikan mampu menghasilkan listrik hingga 60 gigawatt (GW).Baca juga: Terpanjang di Indonesia, Jembatan Kaca Bendungan Sukamahi Tembus 81,3 PersenSebagai perbandingan, kapasitas ini setara dengan tiga kali lipat dari Bendungan Tiga Ngarai (Three Gorges Dam), yang saat ini memegang rekor sebagai pembangkit listrik terbesar di dunia.Secara strategis, China berargumen bahwa proyek ini adalah instrumen vital untuk mencapai target netralitas karbon pada tahun 2060.Namun, membangun struktur beton raksasa di salah satu wilayah yang paling aktif secara seismik dan rapuh secara ekologis di dunia, menghadirkan risiko yang sama besarnya dengan skala proyek itu sendiri.Langkah China ini telah mengirimkan gelombang kejut diplomatik ke New Delhi dan Dhaka.Sebagai negara "hulu", China kini memegang kendali penuh atas "keran" air yang menghidupi ratusan juta jiwa di India Timur Laut dan Bangladesh.India khawatir, bendungan ini akan memberikan kemampuan bagi Beijing untuk meregulasi aliran sungai secara sepihak, yang berpotensi memicu kekeringan pada musim kemarau atau banjir buatan pada musim penghujan.Baca juga: Berdiri Kokoh Satu Abad, Bendungan Walahar Jadi Contoh Keahlian Insinyur StrukturHingga saat ini, tidak ada perjanjian pembagian air formal antara China dan India. Ketidakterbukaan Beijing mengenai detail desain dan garis waktu pembangunan menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam.Sebagai respons, India mulai mempercepat proyek hidroelektrik mereka sendiri di hilir, dalam upaya membangun "hak pengguna" dan memitigasi dampak kontrol China di hulu. Ini bukan lagi sekadar kompetisi energi, melainkan perebutan kedaulatan atas sumber daya air.


(prf/ega)