DKI Kucurkan Rp 289,72 Miliar untuk Bangun Flyover dan Jembatan dalam APBD 2026

JAKARTA, - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 289,72 miliar untuk pembangunan jembatan dan flyover pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.“Pembangunan jembatan dan flyover sebesar Rp289,72 miliar,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi dalam keterangan resminya dikutip, Minggu .Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD 2026 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.Baca juga: APBD DKI Jakarta 2026 Ditetapkan Rp 81,32 Triliun, Turun dari Tahun IniDengan landasan hukum tersebut, Pemprov DKI menargetkan pelaksanaan program dan kebijakan bisa dipercepat sejak awal tahun.Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, total penerimaan dan pengeluaran daerah pada APBD 2026 mencapai Rp 81,32 triliun.Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 71,45 triliun, sementara penerimaan pembiayaan daerah tercatat Rp 9,87 triliun.Di sisi belanja, Pemprov menganggarkan Rp 74,28 triliun, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 7,04 triliun.“APBD Tahun Anggaran 2026 menyoroti sejumlah isu strategis, yaitu penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemacetan. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menggunakan anggaran secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Jakarta,” ujar Pramono, Sabtu.Baca juga: Dishub DKI Catat Mobilitas ke Jakarta Menurun selama Libur Natal 2025Nilai APBD 2026 tercatat lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 91,86 triliun. Penurunan sekitar Rp 10,54 triliun itu terutama dipengaruhi berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, dari Rp 26,14 triliun menjadi Rp 11,16 triliun.Penurunan terbesar terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) pajak yang turun Rp 14,79 triliun.Michael menjelaskan, mandatory spending untuk infrastruktur pelayanan publik dialokasikan 43,06 persen dari total belanja di luar bantuan keuangan—melebihi ketentuan minimal 40 persen.Baca juga: Pramono Pastikan TPP Tak Dihapus meski APBD Dipangkas, ASN Riuh Tepuk TanganPada sektor pekerjaan umum dan tata ruang, anggaran diarahkan untuk:Untuk transportasi, Pemprov tetap menyiapkan subsidi dengan rincian:Baca juga: Pramono Bakal Tindak Perusahaan yang Tak Terapkan UMP DKI 2026 Rp 5,7 JutaDi sektor ketenagakerjaan, dialokasikan anggaran pelatihan kejuruan, Mobile Training Unit (MTU), pembentukan tenaga kerja mandiri, hingga pelatihan SIM A.


(prf/ega)