Sengketa Tapal Batas Mimika-Deiyai Berujung pada Konflik Warga

2026-01-12 08:31:40
Sengketa Tapal Batas Mimika-Deiyai Berujung pada Konflik Warga
MIMIKA, - Persoalan tapal batas wilayah antara Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah, kembali menimbulkan konflik.Aksi saling klaim berujung pada penyerangan hingga pembakaran beberapa rumah di perbatasan Mimika-Deiyai pada Senin .Kapolsek Mimika Barat, Ipda Jamiluddin saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa , mengatakan bahwa insiden itu berawal saat warga Mimika di Kampung Kapiraya menggelar prosesi adat di area lapangan terbang hingga terjadi perdebatan."Menurut informasi dari masyarakat, saat pulang dari lokasi, sempat mereka (masyarakat dari lima kampung) bersitegang dengan kelompok masyarakat lain, akhirnya terjadilah aksi yang beredar (video pembakaran)," katanya.Baca juga: Dua Kelompok Massa Saling Serang di Mimika, 7 Orang Terluka"Jadi yang rumah terbakar itu secara administratif wilayah Deiyai, diduga pelaku pembakaran itu adalah masyarakat yang pulang acara adat tadi. Penyerangan juga sempat terjadi pada Jumat, 21 November 2025 lantaran ada oknum warga dari Deiyai yang mengklaim dengan melakukan pematokan di sekitar Kali Ore Kapiraya, Mimika Barat," ujarnya.Mengantisipasi adanya aksi susulan, kepolisian telah menyiapkan personel untuk dikirim ke lokasi.Baca juga: Ikuti Jejak Dedi Mulyadi, Giliran Bupati Mimika Bantah Data Menkeu Purbaya soal Dana Mengendap Buntut konflik tapal batas, massa yang tergabung dalam Front Pemilik Hak Ulayat (FPHUM) menduduki kantor DPRK Mimika, Selasa . Ratusan massa disambut langsung Bupati Mimika Johannes Rettob dan para anggota dewan.Dalam aksi demo damai, massa menuntut agar Pemkab Mimika segera menyelamatkan hak ulayat Mimika.Mereka juga menuntut Gubernur Provinsi Papua Tengah bertanggung jawab atas pencaplokan wilayah adat suku Kamoro atau Mimika Wee oleh Kabupaten Deiyai dan Dogiyai.Warga juga meminta Dinas Perhubungan segera tutup lapangan terbang di Kampung Kapiraya hingga pembangunan pos keamanan TNI dan Polri.


(prf/ega)