Buntut Sengketa Lahan Jusuf Kalla, Menteri ATR Minta Warga Segera Perbarui Data Sertifikat Tanah Lama

Jakarta- Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid meminta masyarakat segera memutakhirkan data sertifikat tanah yang terbit antara 1961 hingga 1997. Imbauan ini buntut polemik kepemilikan lahan 16 hektare antara mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan GMTD."Dengan adanya kasus Pak JK ini menjadi momentum. Momentum kepada masyarakat yang punya sertifikat terbit di 1997 ke bawah hingga 1961 untuk segera didaftarkan ulang dan dimutakhirkan," ujarnya usai rapat koordinasi bersama sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan, Kamis .Sertifikat tanah yang terbit antara 1961–1997 banyak yang belum memiliki peta kadastral atau belum terintegrasi dalam sistem digital nasional. Kondisi ini kerap memicu tumpang tindih data dan konflik pertanahan.AdvertisementNusron menambahkan, dari kasus tanah milik JK itu, Kementerian ATR melakukan evaluasi menyeluruh secara nasional."Sudah kami evaluasi. Kasus tanah pak JK sertifikat terbit tahun 1996 awalnya. Isunya itu tumpang tindih jadi segera pemutakhiran, jangan sampai diserobot orang, apalagi yang tanahnya banyak dan belum terdaftar. Maka segera didaftarkan, pentingnya di situ, dan dikasih batas-batas yang jelas," urainya.


(prf/ega)