Pemda DIY Bakal Sewakan Rumah Dinas dan Lahan Kosong untuk Tambah PAD, Ini Beberapa Lokasinya

YOGYAKARTA, - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berencana menyewakan aset-aset miliknya sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), menyusul penurunan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.Salah satu aset yang potensial untuk disewakan adalah rumah dinas.Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih dalam proses identifikasi aset yang dapat dioptimalkan.Baca juga: TKD Ponorogo Tahun 2026 Dipotong hingga Rp 243 Miliar, PAD DigenjotProses ini mencakup identifikasi rumah dinas dan lahan kosong yang dimiliki oleh pemerintah daerah.“Ini kita masih identifikasi termasuk aset terkait rumah dinas, lahan kosong, gedung-gedung yang kami miliki. Kami sedang berkoordinasi secara kontinyu, data sebagian sudah diserahkan oleh BPKA kepada kami,” ujar Made, Senin .Made menambahkan, setelah proses identifikasi selesai, aset-aset yang telah teridentifikasi akan diumumkan kepada masyarakat. “Nanti kita publish, pemda punya aset di sini monggo kalau ada yang berminat, siapa yang akan memanfaatkannya,” ucapnya.Sebelum diumumkan atau disewakan, perlu dilakukan kajian untuk mengetahui nilai investasi yang akan masuk. “Misalnya kalau disewakan seperti apa, ada appraisal lah,” jelasnya.Baca juga: TKD 2026 Turun, Pemda DIY Bebaskan Denda Pajak untuk Genjot PADKetika ditanyakan mengenai lokasi aset-aset milik Pemda DIY yang memungkinkan untuk disewakan atau dikerjasamakan dengan pihak swasta, Made menyebutkan bahwa lokasinya tersebar di Yogyakarta.“Banyaklah, rumah dinas kita ada yang di Baciro, kemudian kita juga terima rampasan dari KPK, ya lokasinya juga bagus-bagus itu bisa dioptimalkan,” katanya.Ia menekankan bahwa saat ini Pemerintah DIY masih dalam tahap pemetaan aset-aset yang memungkinkan untuk dilakukan optimalisasi.“Ini masih dilakukan kajian, kami minta ke BPKA mana aset-aset yang bisa digunakan, mana yang bangunan rumah yang tidak harus rusak, ini juga ada yang di Cik Di Tiro,” imbuhnya.Made juga menjelaskan bahwa ada dua mekanisme untuk optimalisasi aset, yaitu lelang dan sewa.“Tergantung kan pakai mekanisme, ada dua mekanisme optimalisasi aset pertama lelang, kedua sewa,” tuturnya.Baca juga: Kenaikan Target PAD Jadi Pemicu Anggota DPRD Bone Saling Lempar Cangkir Saat Rapat Badan AnggaranPemda DIY juga berupaya melakukan efisiensi anggaran menyusul pemotongan TKD terbaru dari pemerintah pusat.“Dengan adanya pengurangan TKD, kita melakukan pencermatan ulang lagi. Makanya tadi kita kumpulkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” kata Made.Rapat dengan kepala OPD tersebut bertujuan untuk menyampaikan bahwa akan ada penyesuaian dan efisiensi belanja di masing-masing instansi.Menurut Made, beberapa sektor akan terkena dampak pemangkasan, di antaranya belanja modal, perjalanan dinas, dan belanja pegawai.“Ada guncangan sedikit pada belanja pegawai. Kita mau bagaimana ya, ruang fiskal kita kan terbatas. Untuk sosialisasi kegiatan seminar, kita lebih pakai gedung pemerintah dan kita kurangi lagi komponennya,” jelasnya.


(prf/ega)