Sebaran Penduduk dan Wilayah Luas Jadi Kendala Distribusi MBG di Kalteng, Biaya Logistik Bengkak

PALANGKA RAYA, - Persebaran penduduk yang minim di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 14 kabupaten/kota di provinsi tersebut.Medan yang beragam, mulai dari darat hingga sungai, memperbesar biaya distribusi makanan dan menyulitkan penyaluran.Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Kalteng, Herson B Aden, mengungkapkan bahwa karakteristik kewilayahan Kalteng memengaruhi dinamika implementasi program MBG.Baca juga: Menko Pangan Zulhas Bungkam soal Penemuan Kelabang di MBG SMA 15 Surabaya "Jumlah penduduk kita relatif sedikit, tetapi tersebar di wilayah yang sangat luas. Banyak desa berada berjauhan satu sama lain, bahkan sering dipisahkan oleh sungai, kawasan hutan, dan hamparan rawa," jelas Herson saat memberikan paparan dalam diskusi bertajuk Mekanisme Pemantauan Kebijakan Program MBG dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Hotel Neo, Palangka Raya, pada Senin .Herson juga menyoroti terbatasnya jumlah sekolah di banyak kecamatan, yang membuat jarak antar sekolah menjadi jauh.Baca juga: Wamen HAM Puas dengan Dapur MBG di Singkawang, Libatkan Dokpol Pantau Makanan"Kondisi ini tentu menimbulkan tantangan dalam pengaturan suplai pangan harian, terutama untuk memastikan ketepatan waktu, kualitas, dan kontinuitas pendistribusian bahan pangan ke seluruh satuan pendidikan," tuturnya.Tingkat aksesibilitas antarwilayah di Kalteng sangat bervariasi.Di daerah perkotaan, akses darat relatif memadai, namun di banyak desa terpencil, masyarakat masih mengandalkan transportasi sungai, jalan tanah, atau jalur khusus yang bergantung pada kondisi cuaca."Keterbatasan infrastruktur ini menyebabkan biaya logistik menjadi tinggi dan waktu distribusi menjadi lebih panjang. Sementara itu, jaringan komunikasi yang belum merata menimbulkan hambatan tersendiri dalam penyampaian data secara real-time," jelas Herson.Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menempuh sejumlah langkah strategis.Baca juga: Percepatan Penurunan Stunting, Kaltim Soroti Pentingnya MBG dan PosyanduPertama, mereka berupaya memperkuat regulasi daerah dan menempatkan Program MBG sebagai bagian dari prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)."Kedua, kami mengoptimalkan koordinasi lintas OPD—mulai dari Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Perdagangan, hingga Koperasi dan UMKM—untuk memastikan program terlaksana secara terintegrasi," tambahnya.Ketiga, Herson menyebutkan bahwa pihaknya mendorong penguatan ekosistem rantai pasok dengan melibatkan petani, UMKM, koperasi, dan BUMDes. "Pendekatan ini sekaligus menjadi strategi pemerataan ekonomi, terutama bagi wilayah yang selama ini akses pasarnya terbatas," imbuh Herson.


(prf/ega)