Diplomasi Hijau Indonesia: Antara Retorika dan Realitas

LEBIH dari 800 jiwa melayang dalam bencana banjir bandang yang menghantam tiga provinsi di Sumatera pada akhir November 2025.Angka yang kemungkinan masih bertambah ini bukan sekadar tragedi kemanusiaan. Ini adalah bukti telanjang dari kemunafikan sistemik: Indonesia yang sibuk berpidato tentang komitmen lingkungan di panggung dunia ternyata membiarkan rakyatnya menjadi korban kehancuran ekologi yang diciptakan oleh kebijakan pemerintahnya sendiri.Ketika delegasi Indonesia berbicara lantang tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, hutan seluas 740.000 hektar telah lenyap—diganti perkebunan sawit dan tambang yang membuat tanah tidak lagi mampu menahan air hujan.Inilah paradoks Indonesia: tampil seolah sebagai juara lingkungan di luar negeri sambil menghancurkan lingkungan di dalam negeri.Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia bisa mencapai target pembangunan berkelanjutannya, tetapi apakah komitmen itu pernah dimaksudkan untuk sungguh-sungguh dicapai—atau hanya sandiwara untuk menarik dana dan investasi internasional.Indonesia telah mengeluarkan energi dan modal politik yang sangat besar untuk membangun citra sebagai negara peduli lingkungan di mata internasional.Di pertemuan iklim Glasgow tahun 2021, pemerintah mengumumkan target ambisius: Indonesia akan mencapai emisi nol bersih pada 2060.Di forum G20 yang dipimpin Indonesia tahun 2022, Jokowi menekankan transisi energi ramah lingkungan sebagai prioritas utama.Baca juga: Munafik Ekologis (Bagian I)Indonesia menerima dana satu miliar dollar AS dari Norwegia untuk program pengurangan emisi dari deforestasi.Di berbagai pertemuan PBB tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, delegasi Indonesia selalu hadir dengan presentasi yang terlihat meyakinkan tentang kemajuan yang dicapai—meskipun data di lapangan menunjukkan cerita yang sangat berbeda.Dari sudut pandang hubungan internasional, strategi ini bisa dipahami sebagai upaya membangun pengaruh tanpa kekerasan—apa yang ahli politik Joseph Nye sebut sebagai kekuatan lunak.Dengan menampilkan diri sebagai negara yang peduli lingkungan, Indonesia berharap mendapat beberapa keuntungan sekaligus.Pertama, menarik investasi hijau dan akses ke dana iklim dari negara-negara kaya dan lembaga keuangan global.Kedua, memosisikan diri sebagai pemimpin di Asia Tenggara dalam isu keberlanjutan. Indonesia ingin dilihat sebagai jembatan antara negara-negara maju yang menuntut konservasi dan negara-negara berkembang yang menuntut hak untuk membangun ekonomi.Ini adalah permainan politik luar negeri yang canggih—tetapi semakin sulit dipertahankan ketika kenyataan di dalam negeri berbicara lebih keras daripada pidato-pidato di luar negeri.Sementara Jakarta mengirim diplomat ke konferensi-konferensi internasional, di lapangan ceritanya sangat berbeda.Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menemukan tujuh perusahaan yang secara spesifik merusak ekosistem di Daerah Aliran Sungai Batang Toru—tepat di wilayah yang dilanda banjir terburuk.Belum lagi perusahaan-perusahaan sawit besar yang menghabiskan hutan untuk kebun kelapa sawit mereka.Angka-angkanya mengerikan. Data Global Forest Watch mencatat Indonesia kehilangan hampir sepuluh juta hektar hutan primer—hutan yang belum pernah ditebang—antara 2002 hingga 2023.Khusus Sumatera Barat, 320.000 hektar hutan primer lenyap, dengan 740.000 hektar total tutupan pohon hilang.Baca juga: Jejak Uang di Balik Banjir dan Longsor di Sumatera (Bagian I)Yang lebih mengejutkan, 32.000 hektar di antaranya hilang hanya dalam tahun 2024 saja—tahun ketika Indonesia aktif berkampanye tentang komitmen lingkungannya di forum internasional.Ketika WALHI menuduh ketujuh perusahaan ini memperburuk bencana melalui perusakan hutan, bagaimana respons pemerintah?Bukan membuka penyelidikan atau menarik izin, tetapi pembelaan: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menolak tuduhan bahwa penebangan hutan memperparah banjir, dengan keras kepala menyatakan bencana ini "terutama disebabkan oleh faktor alam".


(prf/ega)