Bupati Sragen: Sekolah 6 Hari untuk SMA Sepenuhnya Kewenangan Provinsi...

SRAGEN, - Wacana perubahan hari bersekolah bagi siswa SMA/SMK menjadi enam hari dalam seminggu sedang menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.Beberapa pemangku kepentingan telah memberikan pendapat terkait rencana tersebut.Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, saat diwawancarai mengaku tidak dapat mengambil sikap tegas mengenai wacana ini, mengingat bahwa pembelajaran di SMA/SMK merupakan kewenangan Pemprov.Baca juga: Wacana Enam Hari Sekolah di Jateng, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng: Harus Ada Kajian"Itu kan kewenangan Pemprov, tentu kewenangan sekolah dalam kewenangan Pemprov. Kalau dalam kewenangan kami (SD, SMP) berjalan seperti biasa," ujarnya setelah menghadiri rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Tentang Persetujuan Atas APBD Tahun Anggaran 2026 di DPRD Sragen, Kamis .Sigit menambahkan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menerima keluhan dari wali siswa atau kepala sekolah SMA/SMK di Sragen terkait rencana sekolah enam hari.Baca juga: PGSI Demak Dukung Wacana 6 Hari Sekolah: Lebih Efektif dan Tak Ganggu Santri"Sampai saat ini kami belum menerima masukan terkait hari belajar anak-anak SMA," jelasnya.Sementara itu, Ketua PGRI Sragen, Prihantomo, menilai kebijakan tersebut memiliki sisi positif dan negatif."Kami tidak berada di sisi menerima atau menolak, tetapi ada sisi positif dan negatif yang nanti diambil pertimbangan," ujarnya saat dihubungi.Prihantomo mengungkapkan bahwa sisi negatif dari kebijakan ini adalah berkurangnya aktivitas anak di rumah dan lingkungan masyarakat.Selain itu, biaya operasional para wali siswa juga akan meningkat.Baca juga: Pemkot Solo Ogah Debat Wacana 6 Hari Sekolah, Fokus Cari Cara Sekolah Negeri Diminati"Anak-anak nanti akan pulang terlalu sore. Secara fisik ini lelah, sehingga ada kegiatan sore hari akan menjadi kurang maksimal. Di satu sisi, uang saku juga akan lebih," kata dia.Namun, ia juga mencatat bahwa penambahan hari bersekolah dari lima menjadi enam hari dapat meningkatkan pengawasan terhadap para siswa."Memang akan lebih terkontrol. Mungkin dengan diterapkannya enam hari, Pemerintah berharap anak lebih bisa dikontrol," jelasnya.


(prf/ega)