Sama-sama Pohon, Mengapa Menanam Kelapa Sawit Tak Selalu Menguntungkan?

- Data Foreign Agricultural Service United States Department of Agriculture (USDA) per 2024-2025 menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia.Dalam setahun, produksi minyak sawit di Indonesia mencapai 46 juta metrik ton, naik dua kali lipat lebih banyak dari volume produksi di Malaysia.Pusat perkebunan kelapa sawit di Indonesia berada di Pulau Sumatera.Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera mencapai lebih dari 8.178 juta hektar.Dikutip dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), seluruh bagian kelapa sawit dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi, seperti minyak inti sawit mentah, minyak goreng, margarin, bahan bakar minyak (BBM), biodiesel, kosmetik, dan sebagainya.Namun, penanaman pohon kelapa sawit tak selamanya menguntungkan.Meski sama-sama pohon, kelapa sawit disebut tidak bisa menggantikan fungsi hutan sebenarnya.Lantas, seperti apa penghitungan untung dan rugi menanam pohon kelapa sawit?Baca juga: Indonesia Jadi Negara Penghasil Kelapa Sawit Terbesar di Dunia, Sumatera PusatnyaDirektur Eksekutif Center of Economic Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menghitung keuntungan dan kerugian penanaman kelapa sawit di Indonesia dari segi ekonomi.Dia menjelaskan, bagi rakyat Sumatera, terutama Aceh, penanaman pohon kelapa sawit lebih banyak mudaratnya."Sumbangan Dana bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit di Aceh hanya Rp 12 miliar di 2025, sedangkan mineral dan batu bara Rp 56,3 miliar," kata Bhima, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis ."(Angka ini) jauh lebih kecil dibanding kerugian akibat banjir di Aceh yang mencapai Rp 2,04 triliun," imbuhnya.Kerugian ini juga lebih besar dibandingkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tambang Aceh hanya hanya Rp 929 miliar per 31 Agustus 2025.Bhima telah menghitung, berdasarkan kerugian rumah, infrastruktur, pendapatan keluarga, kerugian lahan sawah, dan perbaikan jalan, banjir bandang menyebabkan Aceh mengalami kerugian senilai Rp 2,2 triliun.Bahkan, jika dihitung secara ekonomi nasional, kerugian negara juga jauh lebih banyak, yakni Rp 68,6 triliun dibandingkan sumbangan Penjualan Hasil Tambang (PHT) Rp 16,6 triliun per Oktober 2025.


(prf/ega)