Anggaran BNPB Dipangkas, lalu Terjadi Bencana Sumatera, Pemerintah Tegaskan Dana Cukup

JAKARTA, - Pemangkasan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi sorotan publik menyusul terjadinya bencana di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Sebab anggaran BNPB berkurang separuh dari sebesar Rp 4,92 triliun pada 2024, menjadi sebesar Rp 2,01 triliun pada 2025 mengindikasikan ruang fiskal untuk penanganan bencana dipersempit. Pemangkasan ini terjadi setelah anggaran BNPB sempat mencapai rekor tertingginya saat pandemi Covid-19 pada 2020 dan 2021 yang masing-masing sebesar Rp 11,78 triliun dan 7,14 triliun. Kemudian anggaran BNPB menurun menjadi Rp 5,05 triliun pada 2022, sempat naik sedikit pada 2023 menjadi Rp 5,43 triliun, lalu turun kembali pada 2024 dan 2025. Anggaran BNPB pada 2026 juga lebih rendah dari tahun ini yakni sebesar Rp 491 miliar. Baca juga: Mengintip Anggaran BNPB yang Menyusut Drastis pada RAPBN 2026 Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah menjadi faktor utama yang membatasi ruang fiskal BNPB dan pemerintah daerah (pemda) dalam menangani bencana. Padahal kapasitas fiskal pemda mejadi kunci agar penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat. "Ini tidak adil ya, sumber daya alam baik tambang dan sawit banyak dinikmati pusat, sementara daerah dan institusi tanggap bencana seperti BNPB dan Basarnas alami pemangkasan anggaran," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa . Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran membuat pemerintah enggan menaikkan status bencana di tiga wilayah itu menjadi bencana nasional. "Hasilnya anggaran untuk tanggap bencana berkurang signifikan. Sikap pemerintah yang enggan menetapkan status bencana nasional satu-satunya alasan yang masuk akal adalah soal keterbatasan anggaran," ucapnya. Oleh karena itu, pemerintah harus belajar dari tahun ini agar efisiensi anggaran tidak kembali mengganggu kemampuan penanganan bencana pada 2026. Baca juga: Anggaran Bencana Sumatera Dipastikan Aman, Purbaya Siap Kucurkan Tambahan Dana Di tengah kritik mengenai pemangkasan anggaran BNPB, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk menangani darurat bencana di tiga wilayah tersebut. Purbaya memastikan dana BNPB saat ini masih tersedia dan pemerintah siap mengucurkan tambahan apabila dibutuhkan. "BNPB masih ada sekitar Rp 500 miliar lebih, BNPB yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah. Dan sudah ada di anggarannya," ujar Purbaya usai Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta, Senin . Dia menambahkan, alokasi tambahan anggaran dapat dicairkan melalui pengajuan anggaran belanja tambahan (ABT) oleh BNPB. "(Besaran penambahannya) nanti tergantung permintaan BNPB. Itu tinggal BNPB mengajukan ABT ke kita, nanti kita proses," ucapnya.Baca juga: Purbaya Sebut Siap Jika Diminta Kucurkan Dana Darurat untuk Banjir dan Longsor di Sumatera


(prf/ega)