ASN, Anggota DPRD, TNI-Polri Jadi Penerima Bansos, Bupati Nunukan Minta Data Pusat Diverifikasi

NUNUKAN, – Pembagian Bantuan Sosial (Bansos) berupa Sembako untuk 7.523 warga di Nunukan, Kalimantan Utara, terindikasi tidak tepat sasaran.Sejumlah nama Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/POLRI, dan anggota DPRD Nunukan tercatat sebagai penerima Bansos.“Kita ada perubahan dasar pendataan dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) ke DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Data itu dikirim pemerintah pusat, dan terus terang belum kami verifikasi lagi,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nunukan, Faridah Aryani,saat ditemui pada Kamis .Baca juga: Gara-gara Bansos, Kepala Dusun di Lampung Selatan Dibacok Warganya SendiriFaridah mengaku baru mengetahui adanya ketidaksesuaian data setelah Sembako dibagikan kepada masyarakat.Beberapa penerima yang namanya terdaftar datang ke Posko Bansos di Rumah Jabatan Bupati Nunukan, Irwan Sabri, untuk meminta namanya dicoret dari daftar penerima Bansos.“Selain ASN, TNI, Polisi, ada anggota dewan yang memberitahukan namanya masuk sebagai penerima. Sebenarnya itu bukan salah mereka, tapi DTSEN yang memang harus kita verifikasi ulang,” tegasnya.Faridah menjelaskan bahwa DTSEN seharusnya adalah kumpulan data nasional berbasis digital yang berisi informasi sosial, ekonomi, dan demografi seluruh penduduk Indonesia.Data ini seharusnya telah mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat, mulai dari sangat miskin hingga mampu, sehingga diharapkan dapat memudahkan identifikasi penerima bantuan secara tepat.“Dinas Sosial Kabupaten Nunukan sudah menyerahkan data terbaru pada 2024. Saya mengira data yang telah terverifikasi tersebut disalin dalam DTSEN sehingga penerima Bansos dipastikan orang yang masuk dalam data Desil 1, Desil 2, dan Desil 3. Ternyata data DTSEN tidak sama. Jadi kita segera verifikasi ulang, sekaligus mensosialisasikan apa itu DTSEN kepada masyarakat,” katanya.Baca juga: Ibu di Pangkalpinang Dianiaya Anak Usai Terima Uang BansosUntuk saat ini, Dinas Sosial memanggil para ketua RT guna memastikan bahwa penerima Bansos adalah nama-nama yang memang layak.Dinas Sosial juga meminta masing-masing RT untuk menyerahkan tiga nama warganya yang perlu dibantu, sebagai pengganti nama penerima yang salah sasaran.Dok.Prokopim Nunukan Bupati Nunukan, Kaltara, Irwan Sabri saat agenda peluncuran beasiswa bagi 1.306 pelajar Nunukan, Rabu .Bupati Nunukan, Irwan Sabri, meminta Dinas Sosial segera memverifikasi data DTSEN yang dijadikan dasar pembagian Bansos.“Jangan sampai salah sasaran dan memunculkan opini tidak baik di tengah masyarakat. Segera lakukan verifikasi ulang datanya, jangan sampai pemberian Bansos malah menyakiti hati masyarakat kita, karena yang berhak tidak dapat, tapi yang kaya dapat,” ujarnya.Irwan Sabri juga menekankan pentingnya kejujuran masyarakat.“Tidak sepatutnya orang mampu mengaku miskin, dan merebut hak warga tak mampu. Harap kesadaran dan kejujurannya. Kita sudah lakukan penganggaran untuk membantu masyarakat kita yang kurang beruntung,” jelasnya.Baca juga: Gunungkidul Pasang Stiker Keluarga Miskin, Jika Dicabut Bansos DicoretIa menambahkan, Pemda Nunukan telah menganggarkan Rp 2,1 miliar untuk pengadaan Bansos bagi 7.523 penerima manfaat, yang merupakan warga miskin yang masuk dalam data Desil 1, Desil 2, dan Desil 3 pada DTSEN, atau kategori rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin.Bansos Sembako ini berisi 5 Kg beras, 2 liter minyak goreng, 2 Kg gula pasir, 2 Kg tepung terigu, 1 botol sirup, dan 1 kaleng susu kental manis.“Saya minta verifikasi data secepatnya, karena tahun depan, kita akan anggarkan lagi sekitar Rp 5 miliar untuk semua penerima manfaat sekabupaten Nunukan,” pungkasnya.


(prf/ega)