Wamen Investasi: Revitalisasi Kota Tua Akan Dongkrak Pendapatan DKI

JAKARTA, -Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan langkah besar menghidupkan kembali kawasan Kota Tua.Proyek ini diproyeksikan memperkuat sektor pariwisata dan menarik investasi baru.Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menilai, revitalisasi kawasan Kota Tua akan memberi dampak ekonomi besar bagi Jakarta. Terutama untuk sektor perdagangan dan pariwisata.Baca juga: Pramono Anung Gandeng Danantara Revitalisasi Kota Tua, Rampung 2027Ia mengatakan, Jakarta memiliki potensi kuat sebagai kota perdagangan dengan kekayaan sejarah dan budaya yang tinggi.Revitalisasi kawasan bersejarah seperti Kota Tua disebut sebagai langkah strategis untuk memperluas daya tarik investasi.“Salah satu kekuatan utama Pemprov DKI adalah nilai sejarah yang dimiliki. Menteri Rosan sudah beberapa kali bertemu dengan Gubernur Pramono Anung untuk membahas revitalisasi Kota Tua sebagai destinasi pariwisata,” ujar Todotua di acara Jakarta Investment Award (JIA) 2025, Senin .Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata menjadi bagian dari strategi lintas sektor yang mampu menambah pendapatan daerah.“Dorongan untuk mengembangkan sektor pariwisata dan revitalisasi Kota Tua ini akan memberikan pendapatan yang signifikan bagi Pemprov DKI,” kata Todotua.Baca juga: Pramono Anung Ajukan Kota Tua dan RS Sumber Waras Jadi PSN, Ini Alasannya Pemprov DKI menggandeng Daya Anagata Nusantara (Danatara) dalam proyek revitalisasi ini. Target penyelesaian ditetapkan pada 2027.Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, revitalisasi akan menjadikan Kota Tua sebagai kawasan bersejarah dan destinasi wisata unggulan yang terintegrasi dengan transportasi modern."Kami bersama Danantara dan Kementerian Ekonomi Kreatif akan mengelola Kota Tua. Salah satu hal yang kami usulkan adalah agar proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN)," ujar Pramono di Kantor Kemenko Perekonomian.Status PSN diharapkan mempercepat pembangunan dan memudahkan koordinasi antarinstansi, mengingat banyak aset di kawasan tersebut milik pemerintah pusat dan BUMN.


(prf/ega)