Sensus Ekonomi 2026: Fondasi Kebijakan Ekonomi yang Lebih Tepat dan Merata

– Indonesia tengah menyiapkan pemutakhiran data ekonomi berskala nasional melalui Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) untuk menggambarkan denyut nadi perekonomian Tanah Air.Badan Pusat Statistik (BPS) dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Selasa menjelaskan, sensus tersebut akan memotret perjalanan hidup jutaan pelaku usaha yang membentuk wajah ekonomi bangsa, mulai dari warung kecil di pelosok desa, industri kreatif di kota-kota besar, hingga perusahaan digital yang menembus pasar global.Sensus ekonomi bukan hal baru bagi Indonesia karena telah digelar sejak 1986 dan dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.Proses pendataan dilakukan oleh BPS berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang mengatur sensus penduduk, pertanian, dan ekonomi.Baca juga: Perkuat Akurasi Pendataan, BPS Gelar Sensus Ekonomi 2026 Berbasis DigitalSE2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan BPS dan akan digelar pada Mei hingga Juli 2026. Hadir dengan semangat baru, SE2026 akan mendata usaha yang lebih beragam serta metode lebih modern dan relevan dengan perkembangan zaman.Secara umum, SE2026 akan memotret tiga topik yang kini menjadi tulang punggung transformasi ekonomi nasional, yakni ekonomi digital, kreatif, dan lingkungan.Lewat SE2026, BPS akan menghasilkan berbagai indikator strategis mencakup jumlah usaha, tenaga kerja, pendapatan dan pengeluaran usaha/perusahaan, total nilai aset, tingkat keuntungan (operating profit margin), serta return on asset (RoA).Data yang dihasilkan akan menjadi kompas kebijakan ekonomi yang mampu membantu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat memahami letak potensi pertumbuhan dan aspek yang perlu diperkuat.Baca juga: Hasilkan Data Akurat dan Efisien, BPS Hadirkan Inovasi dalam SE2026Pemerintah dapat memanfaatkan data SE2026 sebagai dasar untuk menyusun perencanaan pembangunan yang lebih presisi. Dengan data yang akurat, kebijakan tidak lagi berdasar pada asumsi, melainkan potret di lapangan.Misalnya, pemerintah daerah (pemda) menggunakan hasil sensus ekonomi untuk memahami sektor usaha paling potensial atau wilayah yang membutuhkan dorongan investasi baru.Hasil SE2026 juga berguna untuk memantau ketimpangan pertumbuhan antarwilayah dan sektor usaha, sehingga pemerintah dapat segera mengoreksi arah pembangunan. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi akan berjalan cepat, inklusif, dan berkeadilan.Sementara itu, SE2026 bagi pelaku usaha bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi sumber wawasan bisnis. Data sensus ekonomi membantu pengusaha melihat wilayah dengan tingkat keuntungan tinggi untuk menentukan lokasi ekspansi yang prospektif.Baca juga: BPS Jateng Siap Gelar Sensus Ekonomi 2026, Fokus Tangkap Potensi Usaha dan DigitalisasiMisalnya, informasi tentang sebaran hotel di kawasan wisata dapat menjadi acuan penting bagi investor yang ingin membangun akomodasi baru di daerah dengan fasilitas minim.Data tentang aglomerasi usaha unggulan daerah juga akan membantu pelaku bisnis memahami peta kekuatan ekonomi lokal atau sektor yang tumbuh menonjol, seperti industri kreatif, makanan dan minuman, atau manufaktur.Dengan memahami klaster usaha tersebut, pelaku bisnis dapat menjalin kolaborasi, memperluas jaringan rantai pasok, dan membangun kemitraan yang saling menguntungkan.


(prf/ega)