UMSK 2026 di Jabar Belum Merata, Dedi Mulyadi Buka Dialog untuk Revisi

BANDUNG, - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan Pemerintah Provinsi berkomitmen mengedepankan dialog dalam menyikapi penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 yang belum merata.Ia menegaskan telah membuka ruang dialog untuk revisi UMSK 2026. Saat ini tiga kabupaten telah selesai dibahas.Diketahui, dari total 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, sebanyak 19 daerah telah mengajukan rekomendasi UMSK.Namun, yang ditetapkan baru 12 daerah. Daerah-daerah yang belum ditetapkan, yaitu Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Cianjur, Purwakarta, Garut, Majalengka, dan Sumedang.Baca juga: UMSK 2026 Tak Ditetapkan Menyeluruh, KSPI Jabar Pertanyakan Kebijakan GubernurDedi mengatakan, pihaknya telah membuka ruang pembahasan melalui mekanisme revisi UMSK.Hingga saat ini, pembahasan tersebut telah selesai untuk tiga daerah."Kami sampaikan untuk pembahasan UMSK revisi dari delapan kabupaten, sudah selesai tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Purwakarta," ujar Dedi dalam keterangan video yang diterima Kompas.com, Minggu .Ia menerangkan, revisi ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Jabar untuk membangun dialog soal pengupahan.Baca juga: Sejumlah UMSK Daerah Hilang, KSPI Minta Dedi Mulyadi Revisi Putusan Upah Jawa BaratMantan Bupati Purwakarta itu juga menekankan bahwa pemerintah tidak ingin mengambil keputusan secara sepihak tanpa mendengar aspirasi dari unsur pekerja dan pengusaha.Menurutnya, dialog ini menjadi upaya dalam mewujudkan tata kelola pengupahan yang berkeadilan."Hal ini merupakan ikhtiar untuk membangun spirit dialogis dalam mewujudkan tata kelola pengupahan yang berkeadilan," kata Dedi Mulyadi.Dedi menegaskan bahwa pemerintah memahami posisi buruh dan pengusaha yang kerap berseberangan dalam isu pengupahan.Namun, menurutnya, kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pembangunan daerah.Ia mengatakan, dialoh terus dilakukan agar pemerintah bisa mengambil keputusan yang berkeadilan untuk semua pihak.Baca juga: Mengapa UMSK Purwakarta Belum Ditetapkan, Ini Jawaban Dedi Mulyadi"Terus lakukan dialog agar pemerintah bisa mengambil keputusan yang berkeadilan untuk semua," pungkas Dedi.


(prf/ega)