Mendagri Minta 1.455 Desa Rusak di Aceh Dibangun Pakai APBN: Provinsi Nggak Kuat Duluan

JAKARTA, - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta desa-desa di Aceh yang rusak pascabencana banjir bandang dan tanah longsor dibangun ulang memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Pasalnya, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Aceh tidak sanggup membangunnya dengan anggaran yang tersedia.Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pemulihan pasca bencana dengan pimpinan DPR RI, kementerian/lembaga, hingga kepala daerah terdampak di Aceh, yang disiarkan langsung di TVR Parlemen, Selasa .Baca juga: Kurangi Pengungsi, Wagub Aceh Minta Dana Perbaikan Rumah Rusak Ringan-Sedang Segera Dicairkan"Ini mungkin kami sarankan untuk desa ini kalau bisa dibangunkan dari APBN, dari pusat. Karena kalau dibangunkan dari kabupaten sudah enggak kuat duluan, juga dari provinsi juga enggak kuat ini Pak, kalau untuk Aceh," kata Tito, Selasa.Tito menjabarkan, ada sekitar 1.455 desa di Aceh dari total 1.580 desa rusak di tiga provinsi, Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Desa rusak itu dikategorikan sebagai rusak berat dan rusak ringan.Ribuan desa rusak itu tersebar di beberapa wilayah, dengan yang terbanyak di Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur."Kemudian di Sumut itu jauh lebih sedikit, 93 desa yang terdampak, dan yang di Sumbar lebih sedikit lagi 32 (desa)," ucap Tito.Tito beranggapan, dua provinsi, yakni Sumatera Utara dan Sumatera Barat, masih bisa menangani desa rusak sendiri dengan anggaran pemerintah daerah.Namun, Aceh tetap membutuhkan bantuan karena jumlahnya signifikan."Kalau Sumatera Barat 32 (desa) mungkin masih bisa di-back up oleh provinsi. Sumut mungkin masih bisa karena PAD-nya kuat. Tapi kalau Aceh memang harus dibantu, saran kami, Pak," jelas Tito.


(prf/ega)