Tolak Gelar Pahlawan Nasional Soeharto, GMNI Palangka Raya: Di Mana Letak Pahlawannya?

PALANGKA RAYA, - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menolak pemberian gelar pahlawan kepada Presiden RI ke-2, Soeharto.GMNI mengingatkan sejarah kelam Indonesia di bawah rezim Orde Baru (Orba) yang sarat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan praktik anti-demokrasi.Baca juga: Dosen Sejarah Unair Surabaya: Munir Lebih Layak jadi Pahlawan Nasional daripada SoehartoKetua Cabang GMNI Palangka Raya, Dida Pramida, menyebut pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto adalah ironi sejarah dan pengkhianatan terhadap perjuangan reformasi serta keadilan rakyat.“Memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto sama saja dengan meludahi wajah sejarah bangsa ini. Kita tidak boleh amnesia. Rezim Orde Baru adalah rezim yang dibangun di atas darah dan air mata rakyat,” ujar Dida kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Senin .GMNI menyoroti beberapa aspek kritik terhadap Soeharto berdasar ajaran Marhaenisme Bung Karno. Pertama, soal prinsip Berdiri di Kaki Sendiri (Berdikari Ekonomi).“Melalui UU Penanaman Modal Asing (PMA) 1967, Soeharto membuka keran seluas-luasnya bagi modal asing untuk mengeruk kekayaan alam kita. Indonesia dibuat bergantung pada utang luar negeri melalui IGGI/CGI, menggadaikan kedaulatan ekonomi bangsa,” jelas Dida.Selain ekonomi, GMNI menilai politik Orde Baru represif dan anti-demokrasi, melumpuhkan prinsip berdaulat dalam politik.“Di mana letak pahlawannya? Soeharto membungkam demokrasi, memberangus kebebasan sipil, dan melakukan 'De-Soekarnoisasi' secara sistematis untuk memutus ikatan rakyat dengan ajaran Bung Karno. Praktik politiknya mengebiri musyawarah mufakat yang merupakan inti dari Pancasila 1 Juni 1945,” tambah Dida.GMNI Palangka Raya menekankan bahwa era Soeharto sarat dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menguntungkan kroni dan menindas rakyat.“Rezim Soeharto adalah rezim yang anti-rakyat jelata. Tanah rakyat dirampas atas nama pembangunan, buruh ditindas dengan upah murah, dan petani kehilangan kedaulatannya. Kekayaan negara hanya dinikmati oleh keluarganya dan kroni-kroninya,” tuturnya.Selain itu, Soeharto memiliki catatan kelam terkait pelanggaran HAM berat, seperti Tragedi 1965-1966, Peristiwa Tanjung Priok, DOM di Aceh dan Papua, hingga penculikan aktivis menjelang kejatuhannya.“Seorang pahlawan berjuang untuk kemanusiaan, bukan menindasnya. Menjadikan pelanggar HAM berat sebagai pahlawan adalah logika yang sesat dan berbahaya bagi pendidikan karakter bangsa,” tegas Dida.GMNI Palangka Raya menyerukan pemerintah dan masyarakat fokus pada pelurusan sejarah dan pertanggungjawaban Orde Baru, alih-alih memberikan panggung kehormatan kepada Soeharto.“Bagi GMNI, Soeharto bukanlah pahlawan. Ia adalah bagian gelap dari sejarah Indonesia yang harus kita jadikan pelajaran agar otoritarianisme dan penindasan tidak kembali terulang,” tegas Dida.


(prf/ega)