Hasil Pertemuan Tahunan BI 2025: Ekonomi RI Lebih Baik, Kebijakan 2026 Fokus Stabilitas dan Pertumbuhan

JAKARTA, - Bank Indonesia (BI) menggelar Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 pada 28 November.Acara ini menjadi puncak high level event BI dengan tema Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan?Tema ini menggambarkan komitmen BI memperkuat stabilitas makroekonomi di tengah tekanan global dan domestik.Sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas lain diharapkan menciptakan fondasi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.Agenda dan asesmen PTBI menjadi acuan pelaku industri, investor, dan pelaku usaha dalam menyusun strategi.Forum ini juga menegaskan peran BI bersama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional.Baca juga: Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2026 Bisa Tembus 5,4 PersenBerikut hasil utama PTBI 2025:Gubernur BI Perry Warjiyo menilai ketidakpastian global bakal bertahan pada 2026. Penyebab utamanya kebijakan proteksionis Amerika Serikat (AS) yang mengubah lanskap ekonomi dunia. Ketegangan politik di berbagai negara masih berlangsung dan sulit diprediksi kapan mereda.Kondisi ini mendorong BI meningkatkan kewaspadaan dan respons kebijakan."Penting untuk eling lan waspodo," ujarnya pada PTBI 2025, Jumat .Baca juga: Repo Bank Indonesia untuk Surat Utang SMF adalah Booster yang Dibutuhkan Pasar PerumahanPerry menyebut ekonomi global berpotensi melemah hingga 2027. Ia memaparkan lima faktor utama.Pertama, kebijakan tarif resiprokal AS menekan perdagangan global, memperlemah multilateralisme, dan menggeser negara-negara ke kerja sama bilateral atau regional.Kedua, pertumbuhan ekonomi dunia melambat, terutama di AS dan China. Uni Eropa, India, dan Indonesia dinilai masih bertahan pada level yang cukup baik."Penurunan inflasi lebih lambat mempersulit kebijakan moneter Bank Sentral," kata Perry.Ketiga, utang pemerintah negara maju tinggi dan suku bunga masih besar akibat defisit fiskal. Negara berkembang akan terkena dampaknya melalui kenaikan beban bunga.Keempat, risiko sistem keuangan global meningkat karena transaksi derivatif berlipat. Hedge fund berbasis mesin trading menciptakan volatilitas yang berpotensi memicu pelarian modal di emerging market.Kelima, aset kripto dan stablecoin tumbuh pesat sementara pengawasan belum memadai. Perry menekankan pentingnya regulasi dan kehadiran central bank digital currency (CBDC) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan."Kelima gejolak global tersebut berdampak negatif ke berbagai negara. Indonesia tidak terkecuali perlu respons kebijakan yang tepat, menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan, tangguh dan mandiri,” ujarnya.


(prf/ega)