Mendikdasmen Siap Bahas Lintas Kementerian Rencana Pembatasan Game Online

- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengaku akan membahas pembatasan game online yang direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto.Menurut Mu'ti, pihaknya akan membahas hal itu secara lintas kementerian antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan juga Kementerian Agama (Kemenag)."Nanti kami memang harus bicara lintas kementerian. Ini kan paling tidak melibatkan 4 kementerian ya. Kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kemudian KomDigi, kemudian Kementerian PPPA, dan juga Kementerian Agama. Paling tidak nanti kami harus duduk bersama membicarakan masalah ini," kata Mu'ti dikutip dari Antara, Selasa .Baca juga: Kemendikdasmen Beri Layanan Psikososial bagi Korban Ledakan di SMAN 72 JakartaMu'ti menjelaskan, rencana tersebut harus dibahas lintas kementerian karena kewenangan mengatur media termasuk batasan konten.Sementara Kemendikdasmen, kata Mu'ti, hanya dapat menyampaikan usulan terkait perlunya pembatasan akses terhadap konten game online yang bersifat negatif di kalangan anak-anak."Kami sudah menyampaikan dari awal bahwa game daring itu ada manfaatnya, ya itu adalah diskusi akademik yang sangat panjang," ujarnya.Baca juga: Kemendikdasmen: Siswa Tidak Bisa Ajukan Banding Nilai Hasil TKAMu'ti menilai akses siswa terhadap game online, khususnya yang memuat konten kekerasan dan ujaran kebencian, perlu dibatasi melalui regulasi.SHUTTERSTOCK/RAWPIXEL.COM Ilustrasi game online. Sebab, menurut Mu'ti, sulit mengawasi anak-anak ketika mereka tengah memainkannya di dalam ruang privat, seperti kamar tidur.Padahal, tidak menutup kemungkinan konten game tersebut negatif dan berpotensi ditiru siswa-siswa."Dan problemnya sekarang adalah, ya siapa yang bisa mengawasi ketika anak bermain gim? Apalagi ketika main gimnya dengan HP di kamar misalnya. Itu kan tidak ada yang bisa mengontrol," ungkapnya.Baca juga: Kemendikdasmen: TKA Jadi Penyetaraan Pendidikan Non-formalOleh karena itu, Mu'ti menyambut baik permintaan dari Presiden Prabowo untuk membatasi konten game online."Inilah yang nanti perlu kami lakukan bersama-sama dan kami mencoba memperbaiki ini supaya pendekatannya tidak terlalu struktural, tapi lebih partisipatif dan komprehensif," pungkas Mu'ti.


(prf/ega)