Saatnya Merumuskan Cetak Biru Perfilman Nasional

GEMBIRA hati ini melihat kemeriahan pembukaan JAFF Market dan JAFF Festival Film 2025 di Yogyakarta pekan ini.Seluruh pemangku kepentingan film—produser, kurator, sutradara, eksibitor, distributor, hingga peneliti dan komunitas—berkumpul dalam suasana hangat dan sportif.Di ruang-ruang diskusi dan pasar film, pengetahuan bertemu jaringan, imajinasi berkelindan dengan negosiasi bisnis. Seolah-olah industri film nasional sedang memasuki fase baru: lebih percaya diri, lebih terhubung, dan siap menyongsong masa depan.Beberapa pekan sebelumnya, Festival Film Indonesia (FFI) 2025 juga berlangsung dengan sukses dan menorehkan kebanggaan tersendiri.Bila dua potret ini dijadikan cermin, kita mudah tergoda menyimpulkan bahwa perfilman nasional berada di era kebangkitan.Namun, benarkah demikian? Apakah kemeriahan festival bisa dibaca sebagai simbol bahwa kita sudah memiliki arah perfilman yang jelas?Di titik ini, cara pandangnya bukan lagi seberapa besar antusiasme publik terhadap film Indonesia, tetapi apakah kita memiliki cetak biru perfilman nasional— sebuah visi bersama tentang ke mana industri dan kebudayaan film ingin dibawa.Baca juga: Prabowo Minta Kemenekraf dan Danantara Susun Skema Bisnis Bioskop DaerahFestival adalah satu hal, tapi merumuskan cetak biru perfilman nasional adalah cerita lain. Ia memerlukan koordinasi lintas kementerian, data akurat, tata kelola utuh, serta keberanian melihat film bukan hanya sebagai produk budaya, tetapi sebagai ekosistem yang kompleks.Realitas hari ini menunjukkan bahwa ekosistem perfilman Indonesia masih berjalan bak autopilot. Masing-masing elemen—produksi, distribusi, eksibisi, pendidikan, arsip, hingga festival—bergerak dengan logikanya sendiri.Banyak inisiatif, baik lahir dari komunitas, pegiat, bahkan pelaku industri, tetapi belum ada kesatupaduan pandang dari negara.Dua kementerian yang berkaitan dengan film—Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Ekonomi Kreatif— sering terlihat bekerja paralel tanpa garis koordinasi yang tegas.Bahkan, Menko yang membawahi keduanya masih meraba-raba, mencari model koordinasi yang paling tepat.Pertanyaan dasar yang menggelayuti insan film selama lebih dari satu dekade tetap sama: apa bedanya fungsi kedua kementerian dalam perkara film, dan bagaimana keduanya saling melengkapi?Ironinya, data dasar tentang peta bioskop nasional saja masih memerlukan diskusi panjang antarkementerian.Dalam banyak kesempatan, egosektoral menampakkan dirinya: program masing-masing kementerian berjalan, tapi arah bersama tidak pernah benar-benar dirumuskan.


(prf/ega)