Wacana 5 atau 6 Hari Sekolah di Purworejo Belum Diputuskan, DPRD Tunggu Pembentukan Tim Kajian

PURWOREJO, – Wacana penerapan 5 atau 6 hari sekolah di Kabupaten Purworejo hingga kini masih belum menemui kejelasan.Hingga akhir November 2025, Pemerintah Kabupaten Purworejo disebut belum mengambil keputusan resmi, karena tim kajian khusus belum juga dibentuk.Padahal, tim tersebut sudah ada rencana pembentukan sejak beberapa bulan yang lalu.Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo, Muh Dahlan, saat dimintai keterangan terkait perkembangan kebijakan lima atau enam hari sekolah.“Sampai sekarang kami dari DPRD, khususnya Komisi IV, belum menerima informasi resmi dari Dinas Pendidikan terkait pembentukan tim kajian 5 atau 6 hari sekolah. Jadi memang belum ada langkah konkret,” ungkap Dahlan, Kamis .Baca juga: PGRI DIY Tegaskan Guru Masih Nyaman dengan Sistem Lima Hari SekolahDahlan menjelaskan, sebelumnya Komisi IV DPRD Purworejo telah menerima audiensi dari berbagai elemen pendidikan, baik dari PGRI, PCNU, lembaga pendidikan Muhammadiyah, hingga pengelola madrasah.Dari hasil audiensi tersebut, muncul perbedaan pandangan tajam terkait rencana penerapan 5 atau 6 hari sekolah.Menurutnya, PGRI cenderung mendukung kebijakan 5 hari sekolah, dengan alasan penyesuaian jam kerja aparatur pemerintah serta efektivitas waktu belajar mengajar.Namun di sisi lain, PCNU, Lembaga Ma’arif, serta madrasah menyatakan keberatan terhadap kebijakan tersebut.“Keberatan mereka cukup jelas, karena kalau 5 hari sekolah diterapkan, anak-anak madrasah akan pulang terlalu sore. Akhirnya waktu untuk pendidikan keagamaan, pendidikan karakter, ngaji, madin, dan aktivitas keagamaan lain justru berkurang,” jelasnya.Lebih lanjut, Dahlan juga menyinggung kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang saat ini sedang mengkaji sistem 6 hari sekolah.Menurutnya, kebijakan dari provinsi tersebut ikut memengaruhi sikap pemerintah kabupaten.“Kalau dari provinsi kan 6 hari sekolah. Otomatis pemerintah daerah juga menjadi lebih hati-hati dalam mengambil keputusan,” ujarnya.Dahlan menilai, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Purworejo masih bersikap sangat sensitif dan berhati-hati dalam merespons wacana tersebut, mengingat dampaknya sangat luas bagi dunia pendidikan, terutama bagi siswa SD dan pendidikan berbasis keagamaan.Ia bahkan memperkirakan bahwa Purworejo tetap akan mempertahankan sistem 6 hari sekolah, mengingat kebijakan tersebut dinilai lebih sejalan dengan visi dan misi kepala daerah yang menekankan penguatan nilai religius.


(prf/ega)