Mentrans Iftitah Bakal Alihkan Anggaran Rp 150 Miliar untuk BNPB

JAKARTA, - Situasi darurat akibat hantaman banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mengubah agenda ekspor dan pembangunan menjadi misi kemanusiaan total.Menteri Transmigrasi (Mentrans), Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, secara dramatis mengalihkan fokus dan sumber daya kementeriannya.Bahkan, dia berencana mengalokasikan anggaran hingga Rp 150 Miliar untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).Baca juga: Kementrans Monitoring Kawasan Transmigrasi Terdampak Banjir Sumatera"Minggu depan akan bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa agar mengalihkan alokasi anggaran Kementrans untuk BNPB. Ini merupakan kewenangan Menkeu, jadi harus atas persetujuan Pak Purbaya," ungkap Iftitah kepada Kompas.com, Rabu .Langkah yang disebut Mentrans Iftitah sebagai "Misi Kemanusiaan yang Utama," mendapat persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, dan menandai pergeseran prioritas total dari agenda ekonomi ke keselamatan rakyat.Iftitah mengungkapkan, dampak bencana banjir dan longsor Sumatera tahun ini sangat memprihatinkan.Masih banyak titik-titik yang terisolasi, termasuk di Aceh Tamiang. Oleh karena itu, dia memutuskan peresmian panen perdana untuk ekspor kopi Gayo Aceh Tengah ke Amerika Serikat, yang sedianya dijadwalkan pada Rabu, 26 November 2025, ditunda.Informasi awal mengenai bencana alam masif di Sumatera diterima melalui Tim Ekspedisi Patriot (TEP), membuat rencana tersebut seketika berubah.Baca juga: Peringati Hari Bakti Transmigrasi ke-75, Kementrans Tabur Bunga di Makam TransmigranMentrans bersama tim berangkat menuju Aceh, dengan tujuan pertama Bener Meriah dan Aceh Tengah.Dalam tinjauannya, Mentrans mengungkapkan pemahaman mendalamnya terhadap medan Aceh yang sulit, berbekal pengalaman bertugas di wilayah tersebut saat gempa dan tsunami 2004.Pengalaman ini vital karena memberinya pemahaman betapa sulitnya akses logistik saat darurat."Saya pernah berada di Aceh saat masa tsunami dulu. Karena itu, saya memahami medan, tahu betapa sulitnya akses ketika kondisi darurat terjadi,” ujarnya.Awalnya, keterlibatan Kementerian Transmigrasi dipicu oleh fakta bahwa tujuh kawasan transmigrasi (KT) ikut terdampak bencana.Namun, setelah melihat langsung kondisi lapangan, Iftitah menyadari bahwa skala kerusakan dan kebutuhan bantuan jauh melampaui wilayah KT.Baca juga: Akhirnya, 7.000 Bidang Tanah Kawasan Transmigrasi Sudah Bersertifikat"Ketika tujuh kawasan transmigrasi ikut terdampak, kami wajib turun. Namun setelah kami lihat langsung kondisi masyarakat di luar kawasan, bantuan jelas harus diperluas,” tegasnya.


(prf/ega)