BGN Tekankan Pentingnya MBG untuk Ibu Hamil dalam Seribu Hari Pertama

JAKARTA, - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa intervensi pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita (Kelompok B3) tetap menjadi prioritas utama dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk pada periode libur akhir tahun 2025.Kelompok ini dinilai krusial karena berada dalam fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang merupakan masa emas dan tidak dapat ditunda."Periode 1.000 hari pertama kehidupan waktunya pendek dan kita harus menjaga golden time ini sebaik mungkin. Mereka tidak ada hubungannya dengan waktu sekolah," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan pers, Kamis .Baca juga: Pimpinan Komisi VIII Dukung MBG Ponpes dan Madrasah Saat Libur SekolahDadan menekankan bahwa kontinuitas layanan gizi bagi kelompok rentan harus dijaga tanpa terpengaruh kalender pendidikan maupun musim liburan."Intervensi pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita adalah bagian yang sangat penting dan tidak boleh terputus," ucapnya.Sementara itu, untuk penerima manfaat dari kalangan anak sekolah, BGN menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel selama masa libur.Baca juga: MBG Tetap Dibagikan Selama Libur Sekolah, Disdikpora Pangandaran: Kami Masih Bingung...Program MBG bagi anak sekolah bersifat opsional, menyesuaikan dengan kondisi teknis di lapangan maupun aktivitas keluarga penerima manfaat."Jika ada yang tidak memungkinkan mengambil atau dikirim karena alasan teknis, atau sedang berlibur, itu tidak menjadi masalah. Tetapi bagi yang membutuhkan, layanan tetap kami berikan," jelas Dadan.BGN juga menginformasikan bahwa pelaksanaan MBG pada akhir tahun 2025 masih berlangsung pada 26, 27, 29, 30, dan 31 Desember 2025, khususnya untuk memastikan keberlanjutan layanan bagi kelompok prioritas.Memasuki tahun 2026, program MBG akan dimulai secara serempak pada 8 Januari 2026.Sementara pada tanggal 2, 3, 5, 6, dan 7 Januari 2026 ditetapkan sebagai hari persiapan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, mencakup kesiapan dapur, distribusi, SDM, serta penguatan standar keamanan pangan.


(prf/ega)