JAKARTA, - Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi yang diproses melalui sistem BI-FAST telah menembus Rp 25 kuadriliun, dengan volume mencapai 9,61 miliar transaksi sejak pertama kali diluncurkan pada Desember 2021 hingga September 2025.Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, capaian tersebut menunjukkan kemajuan pesat sistem pembayaran digital nasional dalam beberapa tahun terakhir.“Dalam kurun waktu enam tahun, kita bisa melihat sistem pembayaran Indonesia telah melakukan lompatan besar melalui berbagai inisiatif strategis. Dalam kurun waktu ini, kita sudah ada QRIS, BI-FAST, SNAP, elektronifikasi transaksi pemerintah, dan transportasi,” ujar Filianingsih dalam pembukaan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025 di Jakarta, Selasa , seperti dikutip dari Antara.Baca juga: QRIS Jadi Infrastruktur Keuangan Digital: Dari Warung hingga Wisata MancanegaraMenurut Filianingsih, kekuatan ekosistem pembayaran digital semakin terlihat dari meningkatnya interkoneksi antar pelaku sistem pembayaran. Hal itu tercermin dari proporsi transaksi yang menggunakan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP).“Proporsi transaksi sistem pembayaran yang menggunakan standar SNAP ini mencapai 93 persen secara volume dan 83 persen secara nominal,” kata dia.Selain itu, transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) juga terus melesat. Hingga September 2025, volume transaksi QRIS mencapai 10,33 miliar dengan total 58 juta pengguna dan 41 juta merchant di seluruh Indonesia.“Dari 41 juta merchant itu, mayoritas atau 90 persen lebih adalah UMKM. Capaian ini juga mendorong rasio inklusi keuangan yang menurut Susenas sudah menyentuh 75,02 persen,” jelasnya.BI juga terus memperluas pemanfaatan QRIS lintas negara (cross border). Saat ini, QRIS telah terhubung dengan sistem QR dari Malaysia, Thailand, dan Singapura, dan baru-baru ini juga terhubung dengan Jepang—meski masih tahap outbound, di mana pengguna Indonesia sudah bisa bertransaksi di Jepang dengan memindai JPQR.“Pada akhir tahun ini, kami menargetkan QRIS bisa digunakan di Tiongkok, baik outbound maupun inbound. Korea Selatan mudah-mudahan tahun depan, sebelum pertengahan tahun, sudah bisa digunakan,” ungkap Filianingsih.Ia menegaskan, langkah ini menjadikan Indonesia pionir integrasi pembayaran lintas negara di kawasan regional.Ke depan, BI memperkirakan volume transaksi ekonomi dan keuangan digital (EKD) akan mencapai 147,3 miliar transaksi pada 2030, atau meningkat empat kali lipat dibandingkan tahun 2024.Menjawab prospek tersebut, BI tengah memperkuat infrastruktur sistem pembayaran melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, kelanjutan dari BSPI 2025.“Infrastruktur dirancang agar mampu mengantisipasi lonjakan transaksi sekaligus memperkuat manajemen risiko agar lebih tangguh dalam mencegah risiko fraud dan siber,” jelasnya.Di balik lonjakan digitalisasi, BI juga menyoroti ancaman kejahatan digital yang semakin kompleks.“Jenis serangan semakin canggih mulai dari middleware attack, account takeover, synthetic ID, deepfake, AI driven attack, hingga social engineering yang menargetkan masyarakat luas,” ujar Filianingsih.Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya pengelolaan risiko fraud dan siber secara menyeluruh.“Pelaku industri perlu memperkuat fraud detection system, strong authentication, serta menerapkan prinsip know your merchant atau know your customer,” tegasnya.Selain itu, peningkatan literasi digital dan perlindungan konsumen juga harus menjadi tanggung jawab bersama regulator, pelaku industri, dan pengguna.“BSPI 2030 hadir sebagai kelanjutan dari BSPI 2025. Kami di Bank Indonesia mencoba menyeimbangkan antara perluasan adopsi digital dengan penguatan manajemen risiko,” kata FilianingsihBaca juga: Bos BI Klaim Biaya Transfer BI FAST Jadi yang Termurah di Dunia
(prf/ega)
Transaksi BI-FAST Tembus Rp 25 Kuadriliun, Bukti Lompatan Sistem Pembayaran Digital Indonesia
2026-01-12 16:28:09
Berita Lainnya
Berita Terpopuler
| 2026-01-12 16:19
| 2026-01-12 14:59
| 2026-01-12 14:22
| 2026-01-12 13:44










































