Bahaya Game Online dengan Unsur Kekerasan, Eri Cahyadi Minta Semua Pihak Awasi Anak

2026-01-16 05:08:08
Bahaya Game Online dengan Unsur Kekerasan, Eri Cahyadi Minta Semua Pihak Awasi Anak
SURABAYA, - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyoroti, bahaya game daring yang mengandung unsur kekerasan bagi siswa. Dia meminta agar semua pihak melakukan pengawasan.Eri mengatakan, simulasi perampokan hingga perilaku penyalahgunaan zat terlarang yang terkandung dalam game online, dapat memengaruhi pola pikir anak yang memainkannya."Permainan daring berbau kekerasan sangat berbahaya, karena mengontaminasi pola pikir dan membentuk karakter anak menuju hal tidak baik," kata Eri, di SMPN 19 Surabaya, Kamis .Baca juga: 3.000 Anak di Jatim Kecanduan Gadget, Anggota DPRD Dukung Batasi Akses Game Online"Game-game ini bahkan secara halus memperkenalkan perilaku berbahaya, dan ini tanpa disadari membenarkan tindakan negatif dalam pikiran anak,” tambahnya.Oleh karena itu, Eri ingin mengembalikan pola pikir anak yang sudah terpapar game online berbahaya tersebut ke jalur yang positif. Dia meminta orang tua memberikan perhatian.“Orang tua memiliki harapan besar terhadap prestasi anak. Namun, keseimbangan akademik dan interaksi sosial tetap penting agar anak dapat tumbuh dengan karakter dan mental yang kuat," jelasnya.Selain itu, Eri juga meminta, agar anak lebih didorong untuk lebih aktif melakukan kegiatan secara sosial. Sebab, siswa menjadi lebih minder ketika terlalu lama menghabiskan waktu di rumah.Baca juga: Polri Sebut Perekrut Pakai Game Online hingga Instagram untuk Rekrut Anak-anak Jadi Teroris“Pemkot Surabaya melalui Dispendik, meminta sekolah membentuk lingkungan yang mendukung sosialisasi, di samping pembentukan Satgas yang terdiri dari Guru BK untuk mengawasi perilaku siswa,” ujarnya.Sementara itu, Kepala Dispendik Surabaya, Yusuf Masruh mengungkapkan, pihaknya ingin memastikan para pelajar SD dan SMP memanfaatkan media digital secara sehat dan bertanggung jawab."Semakin banyak tim yang mengingatkan dan semakin banyak ruang bagi anak-anak untuk curhat, semakin baik. Tujuannya memastikan anak memiliki wadah yang tepat dan terfasilitasi," ucap Yusuf.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#3

Lebih lanjut, Purwadi menyampaikan arahan terkait reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat.Birokrasi juga diminta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran.“Sebab, tanpa integritas, tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik,” ungkapnya. Baca juga: Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSNPerlu diketahui, mulai 2023, Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga.Sampai saat ini, penilaian tersebut diperluas pada 19 kementerian/lembaga (K/L) dan lima pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung (MA).Purwadi juga memberikan apresiasi kepada MA yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.Dia menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh, dan semakin berdampak.Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GNPertama, pembangunan zona integritas harus terus diperluas. Kedua, pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.Prestasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.“Saya berharap, upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya. Baca juga: Target Penempatan 500.000 PMI pada 2026, Menteri PANRB Siap Dukung Penguatan Kelembagaan Kementerian P2MI

| 2026-01-16 04:27