LBH Apik NTB Ungkap Kekerasan di Wilayah Lingkar Tambang Sumbawa Barat, dari Prostitusi hingga HIV

SUMBAWA, - LBH APIK NTB mengungkap sejumlah kasus dari prostitusi hingga HIV dalam acara dialog publik dan diseminasi penelitian Situasi Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di wilayah lingkar tambang Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Senin di Hotel Lombok Raya.Kegiatan yang dipandu Yuli Surya Komalasari bertujuan memperkuat advokasi terhadap KBG akibat aktivitas industri pertambangan di wilayah empat desa: Pasir Putih, Mantun, Bukit Damai dan Maluk.Direktur LBH APIK NTB, Nuryanti Dewi mengatakan dialog publik ini memiliki tiga tujuan utama.Pertama, menyebarkan temuan riset tentang pengalaman perempuan, pemuda dan komunitas dalam menghadapi KBG.Baca juga: Imigrasi Ketapang Soroti 15 WNA China yang Diduga Serang 5 Prajurit TNI di Tambang EmasKedua, memberikan rekomendasi kepada pemerintah, aparat penegak hukum dan perusahaan.Ketiga, mengumpulkan masukan terhadap draf policy brief."Kita tidak bisa memisahkan kerusakan lingkungan dan ketidakadilan gender di kawasan industri ekstraktif.""Perempuan yang setiap hari menjaga sumber daya alam justru menjadi yang paling terkena dampak – baik dari sisi kerusakan lingkungan maupun dari bentuk kekerasan yang muncul akibat ketimpangan kuasa,” kata Nuryanti.Salah satu temuan yang paling menyakitkan adalah munculnya bentuk kekerasan yang ekstrem, mulai dari prostitusi anak hingga peningkatan kasus HIV di wilayah ini.Semuanya terkait dengan aktivitas pertambangan yang tidak terkendali dan ketidakadilan gender yang mendalam.Baca juga: Pemerintah Tutup 3 Tambang Ilegal di Sumsel, 1.430 Ton Batu Bara Disita"Kita tidak ingin hanya mengumpulkan data secara pasif. Perempuan, pemuda, dan korban KBG harus menjadi bagian dari proses setiap langkah.""Mereka bukan hanya subjek, tapi aktor perubahan yang penting," ungkap Yanti.Ia menjelaskan data Komnas Perempuan-WALHI tahun 2008 sudah menunjukkan realitas yang menyakitkan, dan sampai sekarang situasinya belum banyak berubah.Perempuan mengalami beban ganda: harus mencari cara bertahan setelah sumber daya alam habis, sekaligus menghadapi dominasi patriarki dan pengucilan dari proses pengambilan kebijakan."Kebijakan yang ada masih sebatas kertas. Kita butuh perubahan struktural, mulai dari cara pemerintah membuat kebijakan, perusahaan menjalankan operasi, hingga bagaimana komunitas membangun tatanan sosial yang adil,” jelas Nuryanti.


(prf/ega)