Zulhas Terkekeh, Akui Terima 19 Inpres-Perpres dari Prabowo

JAKARTA, - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengaku menerima 19 produk hukum dari Presiden Prabowo Subianto sepanjang menjadi bagian Kabinet Merah Putih.Pengakuan itu disampaikan saat dikonfirmasi terkait pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyebut Zulhas, ketua umum partainya, menjadi menteri yang menerima produk hukum dari Prabowo.Produk hukum dari Prabowo itu antara lain berbentuk Peraturan Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan Presiden (Perpres) hingga Keputusan Presiden (Keppres).“Oh iya Saya terima 19, 19 Inpres, Keppres, Perpres,” ujar Zulhas terkekeh saat ditemui usai sosialisasi harga pupuk subsidi di Cikampek, Cikarang, Jawa Barat, Kamis .Baca juga: Zulhas Sebut Nelayan, Peternak, dan Petambak Masih MiskinDalam acara sosialisasi itu, kepada petani Zulhas menceritakan bagaimana dirinya mengusulkan Presiden Prabowo agar memangkas regulasi untuk memperbaiki tata kelola distribusi pupuk.Zulhas menceritakan, dua hari setelah dirinya diangkat menjadi Menteri Koordinator bidang Pangan, ia didatangi Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi ke rumahnya.Saat itu, kata Zulhas, dirinya bahkan belum memiliki tempat untuk berkantor.Pada pertemuan itu, Rahmad menceritakan masalah distribusi pupuk yang dituangkan dalam berlembar-lembar kertas.Belum selesai Rahmad menjelaskan persoalannya, Zulhas memotong. Ia mengaku sudah mengetahui distribusi pupuk itu rumit.“Pasti berputar-putar kan? Iya. Sudah kita pangkas,” tutur Zulhas.Setelah itu, ia mengusulkan kepada Prabowo untuk memangkas regulasi distribusi pupuk yang rumit. Presiden lalu menerbitkan Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.“Saya bilang, ‘Pak Presiden ini kalau mau cepat pangkas’,” tutur Zulhas.Baca juga: Kata Zulhas ke Petani: Sejarah Baru Era Prabowo, Harga Pupuk TurunBerkat Perpres itu, sekitar 144 regulasi distribusi pupuk dipangkas, membuat pupuk bisa sampai ke petani sebelum masa tanam.Padahal, tata kelola diperbaiki distribusi pupuk rumit karena harus ditandatangani kepala daerah.“Teken bupati, teken bupatinya partai lain. Ini partai beda enggak mau teken. Ruwet, ruwet betul, hah, wes ruwet,” ujar Zulhas.Sebelumnya, Eddy Soeparno menyebut, Ketua Umum PAN, Zulhas menjadi menteri di Kabinet Merah Putih yang menerima produk hukum dari presiden paling banyak.Informasi itu Eddy sampaikan saat dimintai tanggapan terkait pernyataan presiden yang akan mencopot menterinya setelah ditegur tiga kali."Kami kebetulan Ketua Umum kami yang juga Menko Pangan merupakan salah satu menteri yang paling banyak menerima inpres dan keppres," kata Eddy, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin .


(prf/ega)