Properti Jadi "Engine of Growth", Didorong Sejumlah Insentif

JAKARTA, – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)  menegaskan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat menuju Visi Indonesia Emas 2045, dengan investasi sebagai penentu utama.Hingga Kuartal III-2025, realisasi investasi nasional telah mencapai Rp 1.434,3 triliun atau 75,3 persen dari target tahunan, didominasi oleh PMDN senilai Rp 789,7 triliun.Sektor Perumahan dan Kawasan Industri menjadi kontributor terbesar ketiga dengan nilai Rp 105,2 triliun. Baca juga: GMTD, Pengembang Properti di Antara Sengketa Lahan JK Vs LippoMenurut Staf Ahli Kementerian Investasi, Ricky Kusmayadi, sektor properti dan konstruksi memiliki multiplier effect yang sangat tinggi, membuka lapangan kerja dan menggerakkan rantai pasok nasional."Untuk itu, Pemerintah terus memperkuat iklim investasi melalui digitalisasi perizinan OSS dan prinsip fiktif positif, menjamin kepastian waktu bagi pelaku usaha, yang merupakan fondasi investasi sehat," ujarnya, Rabu .Di antara yang mendorong pertumbuhan sektor properti adalah Asosiasi Real Estat Indonesia (REI).Organisasi pengembang ini memperkenalkan paradigma “Propertinomic,” yang memandang properti bukan sekadar bisnis, tetapi pengungkit utama perekonomian.Hal ini karena sektor properti dan turunannya menyumbang sekitar 16 persen terhadap PDB nasional senilai Rp 2.300–Rp 2.800 triliun.Baca juga: Permintaan Hunian TOD Melonjak, Akhiri Era Asal Bangun PropertiSelain itu, properti juga menciptakan hingga 19 juta lapangan kerja yang tersebar di lebih dari 185 sektor turunan.Kombinasi PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 2027, program 3 Juta Rumah, dan digitalisasi perizinan dianggap akan mempercepat ekspansi properti nasional pada 2026.Oleh karena itu, ketika Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pembangunan dan renovasi 3 Juta Unit Rumah hingga 2029, akan menjadi bagian integral dari upaya mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen sekaligus pengentasan kemiskinan.Indonesia masih menghadapi backlog kepemilikan sebesar 9,9 juta rumah tangga dan 26,9 juta rumah tangga tinggal di hunian tidak layak.Baca juga: Properti Bangkit, Brand Furnitur Lokal Ini Buka Gerai Ke-39 di JakartaPemerintah pun telah menggelontorkan FLPP senilai Rp 25,1 triliun untuk 350.000 unit rumah, KUR Perumahan sebesar Rp 130 triliun.Kucuran dana tersbeut dilengkapi insnetif berupa pembebasan BPHTB, retribusi PBG, dan percepatan perizinan maksimal 10 hari bagi MBR.Selain itu, Pemerintah juga kini tengah menggodok skema Rent-to-Own (RTO) bagi pekerja informal, memastikan mereka dapat memiliki rumah melalui pola sewa-beli yang lebih fleksibel.


(prf/ega)