ITS Indonesia Bidik 10.000 Bus Listrik Beredar di Jakarta Tahun 2030

2026-01-12 05:29:19
ITS Indonesia Bidik 10.000 Bus Listrik Beredar di Jakarta Tahun 2030
JAKARTA, - Intelligent Transport System (ITS) Indonesia mendorong Provinsi Jakarta telah menggunakan 10.000 bus listrik pada tahun 2030."Kita ingin mulai dengan mendorong upaya Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mendorong terwujudnya target EV (electric vehicle) bus, bus elektrifikasi, bus 10.000 pada tahun 2030," kata Presiden ITS Indonesia William Sabandar dalam Indonesia International Transport Summit 2025 di Jakarta Selatan, Rabu .Baca juga: Target Ambisius Pemerintah Bangun 86.206 Kilometer Jalan Tol pada 2040Target tersebut dibuat mengingat permintaan akan transportasi publik di wilayah urban seperti Jakarta sangat besar. Selain itu, penggunaan kendaraan listrik juga diyakini bisa menjadi salah satu langkah mengurangi emisi.Untuk mewujudkan target tersebut, ITS berperan untuk mendorong pendanaan hingga kolaborasi dengan sektor swasta."Selanjutnya, ini harus direplikasi ke paling tidak 10 kota metropolitan yang ada, ke Surabaya, Bandung, Bali, Makassar, Medan, dan lain sebagainya supaya gerakan untuk elektrifikasi kendaraan listrik itu benar-benar bisa terwujud di Indonesia," ujarnya.Pemerintah memilik target ambisius membangun infrastruktur dan konektivitas di seluruh Indonesia."Pembangunan konektivitas bukan hanya tentang mengembangkan infrastruktur fisik, tetapi juga menunjukkan komitmen negara untuk memastikan tidak ada kawasan yang tertinggal," kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada kesempatan yang sama.Baca juga: Kemenko IPK Kebut RPP Kereta Cepat Demi Kemandirian Industri PerkeretaapianDalam paparannya, AHY menyampaikan target tersebut, meliputi:Baca juga: Akselerasi Infrastruktur dan Biotown Bikin Laba Sentul City Meroket 186 Persen"Pembangunan ini tidak hanya akan meningkatkan konektivitas di seluruh Jawa dan Sumatera, tetapi juga menjangkau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua," ujarnya.AHY juga mengakui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa menjadi satu-satunya sumber pendanaan yang diandalkan.Untuk mencapai target tersebut, pemerintah terbuka untuk seluruh skema pembiayaan pembangunan infrastruktur dan konektivitas."Kami setiap hari melalui Infrastructure Project Facilitation Office (IPFO) yang dipimpin oleh Pak Rachmat Kaimuddin saat ini berusaha untuk menghadirkan investasi dari berbagai pihak dalam dan luar negeri," katanya.


(prf/ega)