Menkeu Purbaya Minta Pemda Percepat Belanja APBD 2025, Wali Kota Respati Sebut Serapan di Solo Capai 77 Persen

SOLO, - Wali Kota Solo, Respati Ardi, mengatakan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 mencapai 77 persen dari total Rp 2,3 triliun.Pernyataan itu disampaikan Respati menanggapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta Pemda mempercepat pelaksanaan belanja APBD 2025."Penyerapannya (APBD) sudah 77 persen di Solo dari dua koma sekian triliun rupiah," kata Respati di Solo, Jawa Tengah, Senin .Respati menyampaikan bahwa ia terus memantau penyerapan APBD Solo melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)."Di Solo sendiri di SIPD kita pantau terus, kita cek penyerapan anggaran supaya anggarannya tidak muspro (mubazir), tidak jalan-jalan, tidak ke mana-mana, tapi benar-benar membantu pertumbuhan ekonomi di Solo, belanjanya tepat sasaran dan berdampak," kata dia.Baca juga: Presiden Prabowo dan Petinggi Uni Emirat Arab Dijadwalkan Resmikan RS di SoloRespati enggan menyebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana saja yang serapan APBD-nya rendah.Namun, dirinya akan terus mengingatkan OPD yang serapannya kurang untuk segera merealisasikan."Eneng wae (ada saja) yang realisasinya rendah nanti saya jiwiti (cubit) terus. Pokoknya yang lambat-lambat realisasinya. Hanya satu, dua (OPD yang realisasinya kurang)," ucap dia.Lebih lanjut, Respati menagih pinjaman lunak dengan bunga 0,5 persen dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah.Menurut dia, pinjaman ini sangat berarti dalam pembangunan kota."Saya menagih kemarin ada pinjaman lunak 0,5 untuk Pemda ataupun BUMD. Kalau ini benar direalisasikan Pak Purbaya terkait 0,5 ini, kita sangat berterima kasih untuk pembangunan kota yang sangat berarti," tutur dia.Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.Langkah ini dinilai Purbaya penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang tengah menghadapi tekanan global.Adapun hal itu tertuang dalam surat resmi Menteri Keuangan Nomor S-662/MK.08/2025 sejak 20 Oktober 2025 yang bersifat segera dan ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, serta wali kota di Indonesia."Terkait dengan hal tersebut, dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di Pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di Daerah," tulis PMK tersebut yang dikutip pada Senin .Dalam surat tersebut, Menkeu Purbaya menyoroti rendahnya realisasi belanja daerah hingga kuartal III-2025.Meski realisasi dana transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp 644,8 triliun atau 74 persen dari pagu, belanja APBD justru melambat.


(prf/ega)