MPR: Selama Indonesia Masih Impor Energi, Maka Ketahanan Ekonomi Tidak Kuat

JAKARTA, - Wakil Ketua MPR Fraksi PAN Eddy Soeparno mengatakan, Indonesia sejatinya memiliki kekayaan sumber daya energi yang sangat besar, mulai dari energi surya, hidro, angin, panas bumi, hingga potensi penyimpanan karbon.Namun di sisi lain, struktur ekonomi nasional masih sangat bergantung pada impor energi, khususnya BBM dan elpiji, yang membuat ketahanan energi sekaligus ketahanan fiskal menjadi rentan.Maka dari itu, Eddy meyakini, selama Indonesia masih mengimpor energi, maka ketahanan ekonomi tidak akan kuat sepenuhnya.Baca juga: 30 Hari Bencana Sumatera, Pertamina Kirim Bantuan Energi hingga Air Bersih ke 86.289 Jiwa“Selama kita masih mengimpor energi dalam jumlah besar, selama itu pula ketahanan ekonomi kita tidak akan sepenuhnya kuat. Ketahanan energi bukan sekadar isu teknis tetapi harus menjadi isu strategis nasional,” ujar Eddy dalam Refleksi Akhir Tahun 2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin .“Potensi energi kita sangat besar, baik energi terbarukan, sumber daya fosil, hingga kapasitas penyimpanan karbon. Tetapi faktanya, perekonomian nasional masih bergantung pada impor BBM dan elpiji. Inilah paradoks energi yang harus segera kita selesaikan untuk wujudkan ketahanan energi,” sambungnya.Menurut Eddy, ketahanan energi merupakan syarat utama bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.Baca juga: 50 Jalan Tol Masuk Daftar PSN Demi Swasembada Pangan, Energi, dan Air “Capaian pertumbuhan 5,04 persen patut kita syukuri. Namun jika kita ingin mencapai target pertumbuhan 8 persen, kita harus jujur melihat tantangan perekonomian kita, salah satunya adalah paradoks energi,” ucap Eddy.Selanjutnya, Eddy menilai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 menjadi instrumen kebijakan yang sangat krusial.Menurutnya, RUPTL tidak hanya memetakan kebutuhan pasokan listrik nasional, tetapi juga menjadi peta jalan transformasi energi Indonesia dalam satu dekade ke depan.Dalam upaya transisi menuju energi bersih, Eddy menyampaikan bahwa perubahan iklim telah menjadi ancaman nyata terhadap ekonomi nasional, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan Indonesia.Baca juga: Menteri ESDM Pastikan Stok BBM dan LPG Nasional Aman Selama Libur NataruMenurut Eddy, sepanjang 2025 Indonesia menyaksikan langsung eskalasi bencana iklim di berbagai wilayah, mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Bali.Banjir, longsor, dan cuaca ekstrem tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi dalam skala yang sangat besar.“Krisis iklim bukan lagi risiko yang akan datang. Ia sudah hadir di tengah kita, dan dampaknya sangat nyata bagi masyarakat,” jelas Eddy.Eddy mengingatkan, tanpa kebijakan mitigasi dan adaptasi yang kuat, krisis iklim berpotensi menekan pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia lebih dari 1 persen pada 2030.Dia menyebut, dampaknya bisa berakibat pada hilangnya ratusan ribu lapangan kerja, meningkatnya beban fiskal negara, serta menurunnya daya tarik investasi.


(prf/ega)