Sebulan Pasca-Banjir Aceh Timur: Listrik hingga Gas Jadi Sorotan

2026-02-02 00:52:41
Sebulan Pasca-Banjir Aceh Timur: Listrik hingga Gas Jadi Sorotan
ACEH TIMUR, - Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky memimpin rapat evaluasi penanganan bencana banjir dan longsor di Aula Serbaguna Pendopo Bupati Aceh Timur, Selasa , sebulan pascabencana.Evaluasi tersebut menyoroti belum pulihnya pasokan listrik, bahan bakar minyak, dan gas elpiji 3 kilogram ke kabupaten tersebut."Selama ini ada keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan harga gas melon yang melebihi HET. Kita ingin memastikan bagaimana aturan dan regulasinya. Pertamina menyampaikan akan berkoordinasi dan menindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran di lapangan," jelasnya dalam siaran pers tertulis.Baca juga: Usai Serang Warga Sekampung hingga Tewas, Pria di Aceh Timur Langsung Menyerahkan Diri ke PolisiPembahasan dengan Telkomsel difokuskan pada pemulihan jaringan telekomunikasi.Sejumlah menara pemancar (BTS) belum kembali normal akibat kerusakan pascabencana, termasuk gangguan kabel optik yang terdampak aktivitas alat berat."Kita akan laporkan titik-titik kerusakan yang ditemukan. Telkomsel juga akan membuka akses jaringan baru, khususnya di lokasi hunian sementara (Huntara) yang belum memiliki jaringan internet, termasuk untuk kebutuhan belajar," katanya.Baca juga: Mendagri Tinjau 3 Desa yang Tersapu Banjir di Aceh Timur, Bupati Minta Pusat Bantu PemulihanIskandar menyampaikan masih terdapat beberapa kecamatan dan desa yang listriknya belum pulih sepenuhnya dan PLN masih melakukan perbaikan jaringan."Khusus Kecamatan Simpang Jernih, PLN akan membuka jaringan baru. Sudah dilakukan survei, jaraknya sekitar 30 kilometer. Jika terpasang, jaringan ini akan menerangi lima desa, yakni HTI Rantau, Naro, Rantau Panjang, Milidi, Tampur Paloh dan Pandeglang. Diperkirakan pemasangan memakan waktu sekitar satu minggu," ungkap Al-Farlaky.PLN juga menyalurkan bantuan generator set (genset) yang akan didistribusikan ke desa-desa yang listriknya belum menyala sama sekali."Kedepan kita akan memasuki pembangunan hunian sementara, kita fokus ke hunian sementara," pungkasnya.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#3

Lebih lanjut, Purwadi menyampaikan arahan terkait reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat.Birokrasi juga diminta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran.“Sebab, tanpa integritas, tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik,” ungkapnya. Baca juga: Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSNPerlu diketahui, mulai 2023, Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga.Sampai saat ini, penilaian tersebut diperluas pada 19 kementerian/lembaga (K/L) dan lima pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung (MA).Purwadi juga memberikan apresiasi kepada MA yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.Dia menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh, dan semakin berdampak.Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GNPertama, pembangunan zona integritas harus terus diperluas. Kedua, pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.Prestasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.“Saya berharap, upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya. Baca juga: Target Penempatan 500.000 PMI pada 2026, Menteri PANRB Siap Dukung Penguatan Kelembagaan Kementerian P2MI

| 2026-02-02 00:22