Jimly Asshiddiqie: Ada Kesungguhan Polri Modernisasi Tata Kelola

CIKEAS, - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengapresiasi langkah Polri yang dinilainya semakin adaptif dan responsif dalam mendorong modernisasi tata kelola di tubuh kepolisian.Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam Apel Kasatwil Polri 2025, di Satlat Korps Brimob, Cikeas, Bogor, Senin ."Jadi isu penting yang dihadapi kepolisian juga yang saya catat dari apa yang tadi disampaikan oleh Kapolri, ada kesungguhan untuk melakukan modernisasi tata kelola," kata Jimly, saat ditemui, Senin.Jimly menilai, tema Apel Kasatwil 2025 yaitu “Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat” mencerminkan kesungguhan Polri melakukan perubahan mendasar, terutama dalam menggeser paradigma lama menuju pola pelayanan yang lebih humanis.Baca juga: Polri Ubah Doktrin Tangani Unjuk Rasa, dari Menjaga Jadi Melayani“Saya sangat menghargai sikap adaptif dan responsif yang ditunjukkan oleh Polri di bawah kepemimpinan Pak Listyo Sigit. Mudah-mudahan transformasi Polri makin profesional untuk kepentingan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat," ungkap dia.Selain modernisasi tata kelola, Jimly juga menyoroti komitmen Polri soal digitalisasi pelayanan publik.Menurut dia, langkah Polri dalam memperkuat sistem dan memperbarui kebijakan sebagai upaya serius untuk menjawab tantangan negara hukum modern.“Ini patut diapresiasi, sesuatu yang harus kita beri perhatian sungguh-sungguh. Dan bahkan semua lingkungan lembaga-lembaga penegakan hukum, mulai dari Polri sampai ke Peradilan, gagasan modernisasi tata kelola, judicial governance, ini sangat serius untuk perbaikan ke depan," nilai eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.Jimly juga menegaskan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri akan terus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan masukan selama tiga bulan masa kerjanya.Baca juga: Polri Undang Kepolisian Hong Kong, Pelajari Model Penanganan Unjuk Rasa“Paling tidak bulan pertama saya tetap terus membuka kepada masyarakat luas untuk memberi masukan sebanyak-banyaknya sekritis-kritisnya tentang kebijakan-kebijakan yang perlu kita perbaiki untuk reformasi kepolisian," kata dia.Ia menekankan bahwa reformasi kepolisian merupakan titik awal dari upaya lebih luas memperbaiki kualitas negara hukum, sesuai amanat Presiden saat melantik komisi tersebut.


(prf/ega)