Pemangkasan Dana TKD Tak Ganggu Program Prioritas Pemkot Solo 2026

– Wali Kota Solo, Repsati Ardi, menegaskan bahwa pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat tidak akan mempengaruhi program prioritas Pemkot Solo pada 2026.Respati menyebut beberapa program prioritasnya, antara lain Rumah Siap Kerja, UMKM Center, dan Posyandu Plus."Tetap yang utama saya sampaikan intinya rumah siap kerja, UMKM Center, Posyandu plus saya rasa tidak terganggu," kata Respati di Solo, Jawa Tengah, Senin .Baca juga: Menkeu Purbaya Minta Pemda Percepat Belanja APBD 2025, Wali Kota Respati Sebut Serapan di Solo Capai 77 PersenMenurut Respati, TKD adalah dana dari pemerintah pusat yang disalurkan ke daerah untuk mendukung pemerintahan. Meskipun mengalami pemangkasan, program prioritas yang telah ditetapkan tetap berjalan.Diketahui, TKD Solo mengalami penurunan hingga Rp 218 miliar pada 2026."Dana TKD ini sebenarnya keefektifannya bukan serta merta hilang. Dan kita permohonan ulang. Kalau saya merasa lebih baik ya. Pemerintahan baru lebih dalam terkait penggunaan belanja," jelas dia.Respati menambahkan, pemangkasan TKD justru membuat pemerintah daerah lebih selektif dalam menjalankan programnya."Terkadang kita tahu di birokrasi pemerintahan lama itu sukanya copy paste program yang lalu. Justru dengan di-cut ini bisa tahu yang efektif mana. Pemerintah pusat itu pengin lihat dampaknya aja," ujarnya.Selain itu, Wali Kota Solo mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program pemerintah kota, terutama untuk menekan angka pengangguran terbuka, angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi."Empat utama yang kita mengajak masyarakat untuk mengawasi bersama. Tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi," ungkap Respati.Sebelumnya, pemerintah pusat memangkas anggaran TKD dalam APBN 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut keputusan ini diambil karena keterbatasan fiskal, sehingga pemerintah pusat harus lebih ketat menyalurkan dana ke daerah.Kendati demikian, pemerintah pusat tidak menutup kemungkinan mengembalikan anggaran TKD jika kondisi ekonomi nasional membaik.Apabila penerimaan negara, terutama dari sektor pajak, meningkat di pertengahan kuartal II-2026, pemerintah akan mengevaluasi ulang kebijakan pemangkasan tersebut.


(prf/ega)