Laut Kunci Atasi Krisis Pangan Dunia, tapi Indonesia Tak Serius Menjaga

- Dunia sedang berpacu dengan waktu. Pada tahun 2050, populasi global diprediksi mencapai 9,7 miliar jiwa, dan itu berarti krisis pangan dan gizi mengintai di depan mata.Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) memperingatkan, kebutuhan pangan untuk hampir 10 miliar penduduk dunia tidak bisa lagi dipenuhi hanya dari sistem pangan berbasis darat.FAO memperkirakan, manusia membutuhkan 70 persen lebih banyak makanan pada 2050 untuk memenuhi lonjakan permintaan ini.Karena itulah, dunia kini mulai menoleh ke laut. Sistem pangan berbasis laut dinilai punya potensi besar untuk menutup kesenjangan kebutuhan pangan global. Negara-negara mulai beralih dari perikanan tangkap ke perikanan budi daya yang lebih terukur dan berkelanjutan.Sayangnya, di tengah peluang besar itu, Indonesia justru mulai melupakan ancaman yang mengintai di lautnya sendiri.Masalah illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) yang dulu menjadi sorotan, kini jarang terdengar lagi dalam kebijakan pemerintah.Padahal, praktik penangkapan ikan ilegal justru makin marak, sementara ruang hidup nelayan tradisional kian terdesak oleh proyek non-perikanan seperti pertambangan dan infrastruktur."Isu-isu mengenai IUUF itu mulai mengalami penurunan intensitas dari diskursus dan kebijakan yang didorong oleh pemerintah. (Meski) Makin marah praktik illegal fishing yang terjadi di laut kita. (Kemudian), Kompetisi ruang laut ini terhadap kebijakan-kebijakan yang lain, terutama non sektor perikanan, (seperti) pertambangan, infrastruktur, dan sebagainya menyebabkan ancaman-ancaman tenurial di laut ataupun pesisir kita," ujar Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan dalam webinar, Selasa .Baca juga: Incar Ekonomi Tumbuh 8 Persen, RI Perlu Andalkan Peternakan dan PerikananLebih dari itu, sebagian besar wilayah pengelolaan perikanan (WPP) di Indonesia kini mengalami overfishing alias penangkapan ikan berlebihan.Menurut Dani, kondisi ini sudah berada pada titik tidak berkelanjutan, ditambah masih maraknya penggunaan alat tangkap yang merusak seperti trawl."Itu (pekerjaan rumah) PR-nya dan tentu saja itu akan mengakibatkan degradasi ekosistem laut dan pesisir yang makin parah ya. Padahal, di tahun 2050 dunia sudah mendeklarasikan enggak cukup seluruh umat manusia yang berjumlah 10 miliar itu akan dikasih makan dengan sistem pangan darat," tutur Dani.Masalah pengawasan praktik perikanan tidak berkelanjutan memang tidak mudah diselesaikan. Pemerintah menghadapi keterbatasan teknologi dan anggaran.Karena itu, Dani menilai nelayan tradisional perlu dilibatkan langsung dalam proses pengawasan agar praktik merusak bisa ditekan.Sebagai solusi, Dani mendorong pengarusutamaan pengelolaan laut berbasis kearifan lokal yang menetapkan batas-batas ekologis seperti zona larangan tangkap, larangan penggunaan alat destruktif, hingga pengaturan musim tangkap.Contoh praktik ini sudah lama hidup di masyarakat pesisir Indonesia, seperti sasi laut di Maluku dan Papua, panglima laut di Aceh, awig-awig di Bali dan Lombok, serta lubuk larangan di Sumatera Barat dan Riau."Kearifan lokal yang dipraktikan di setiap wilayah itu berkontribusi di dalam menjaga agar stok ikan kita tetap lestari, menjadi berkelanjutan karena nilai-nilai kepercayaan yang diyakini sebagian nelayan kita bahwa sumber daya perikanan ini juga ada batasnya. Itu ada masa untuk di panennya, itu ada masa untuk dibiarkan mereka berkembang di laut," ucapnya.Jika dunia harus memberi makan hampir 10 miliar manusia, laut akan menjadi penyelamat terakhir umat manusia. Namun tanpa perlindungan serius terhadap ekosistem dan nelayan tradisional, potensi laut Indonesia bisa musnah lebih cepat dari yang kita duga.Baca juga: Ironi Perikanan Indonesia: Produk Buruk, Penduduk Pesisir Stunting


(prf/ega)