Penanganan 1,3 Juta Backlog Perumahan di Jateng Perlu Waktu 5 Tahun

SEMARANG, - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut, saat ini backlog perumahan di daerahnya mencapai sekitar 1,33 juta unit.Jumlah tersebut terdiri dari 1 juta unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan 330 ribu unit rumah tanpa kepemilikan sah atau sertifikat.Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan backlog atau kekurangan rumah akan tuntas dalam lima tahun.Ia mengatakan, setiap tahun pihaknya sudah memprogramkan perbaikan 17 ribu RTLH."Tahun 2025 ditargetkan berkurang 150 ribu rumah karena ada dukungan dari CSR dan kabupaten/kota (yang ikut mengajukan),” kata Luthfi di Majapahit Convention Semarang (MAC) Ballroom, Rabu .Baca juga: Mendagri Soroti 11 Daerah di Jateng Lamban Terbitkan PBG, Gubernur Luthfi Akui Kendala TeknisIa menegaskan, program penanganan RTLH juga menjadi bagian dari upaya mendukung program nasional 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng Beodya Dharmawan menambahkan, angka backlog di Jawa Tengah terus menunjukkan tren penurunan.“Berdasarkan hasil desk bersama kabupaten/kota, saat ini backlog kelayakan telah berkurang sekitar 150 ribu unit menjadi sekitar 850 ribu unit," katanya."Penurunannya berasal dari berbagai sumber, mulai dari BPN, pemprov, kabupaten, program CSR, partisipasi masyarakat juga besar,” imbuhnya.Baca juga: Mendagri Soroti 11 Daerah di Jateng Belum Terbitkan PBG untuk Masyarakat Berpenghasilan RendahMenurutnya, penurunan ini juga didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah pusat, termasuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk perumahan dan subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).Program KUR diarahkan untuk membantu pelaku usaha seperti UMKM, kontraktor, dan developer agar bisa mendapatkan akses kredit dengan bunga rendah untuk mempercepat pembangunan rumah.“KUR ini bukan subsidi langsung ke masyarakat seperti FLPP, tapi lebih ke penunjang yang memberi kemudahan kredit bagi developer agar pembangunan bisa lebih cepat,” ujarnya.Beodya menyebut, bunga kredit bagi pengembang kini turun dari sekitar 10 persen menjadi 6–6,5 persen.Baca juga: Buruh Jateng Tuntut Kenaikan Upah 10,5 Persen: Masa Banjarnegara Rp 2,1 Juta, Karawang Rp 5,5 JutaDia juga mengeklaim, pemerintah pusat telah menyiapkan peningkatan alokasi APBN untuk program perumahan tahun depan hingga delapan kali lipat dibanding tahun ini.“Nah, itu kalau (dukungan) meningkat dari pusat, kita optimis dalam 5 tahun backlog kelayakan kita akan tuntaskan,” imbuhnya.


(prf/ega)