Jelaskan Soal IMIP, Luhut: Jangan Cepat Berburuk Sangka...

JAKARTA, - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, meminta semua pihak tidak cepat berburuk sangka dalam memandang keberadaan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).Pernyataan tersebut Luhut sampaikan saat menjelaskan seluk beluk kawasan industri nikel IMIP yang saat ini menjadi sorotan secara panjang lebar.Luhut menyatakan, sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) dirinya bertanggung jawab atas pengembangan investasi di Indonesia selama 11 tahun, termasuk menyangkut IMIP.“Jangan cepat berburuk sangka. Kita semua memiliki hati nurani dan logika untuk menjaga NKRI yang kita cintai ini,” ujar Luhut dalam keterangan tertulisnya, Senin .Baca juga: Luhut: Tak Pernah Kami Izinkan Bandara Morowali Jadi InternasionalLuhut mengungkapkan, tonggak awal pembangunan kawasan industri di Morowali itu sudah dimulai sejak era Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kawasan IMIP lalu diresmikan Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada Mei 2019.Menurut Luhut, peresmian IMIP menjadi gagasan bahwa Indonesia harus melakukan hilirisasi dan tidak boleh terus hanya mengekspor bahan mentah.Namun, kata Luhut, mendatangkan investor asing bukan pekerjaan yang mudah.Pemerintah saat itu harus mempelajari kesiapan sejumlah negara terkait investasi, pasar, dan teknologi dan hnaya China yang memenuhi kriteria itu.“Atas izin Presiden Joko Widodo, saya bertemu Perdana Menteri Li Qiang untuk menyampaikan permintaan Indonesia agar Tiongkok dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi,” tutur Luhut.Baca juga: Luhut Jawab Kritik Negara dalam Negara di IMIP MorowaliPurnawirawan Jenderal Korps Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat (AD) itu mengungkapkan, Indonesia mulanya hanya mendapatkan keuntungan 1,2 miliar dollar Amerika Serikat (AS) dari ekspor nickel ore atau bijih nikel.Jokowi lalu khawatir Indonesia kehilangan nilai ekspor. Sementara itu, banyak menteri tidak sepakat menyetop ekspor bijih nikel karena khawatir pemasukan jangka pendek hilang.Pemerintah lalu membahas persoalan nikel itu lebih mendalam dan Luhut mengusulkan program hilirisasi kepada presiden.Menurutnya, dalam melakukan negosiasi pembangunan IMIP dan kontrak dengan investor China, pemerintah berpegang pada sejumlah ketentuan yakni, penggunaan teknologi terbaik pada hilirisasi nikel, menyerap tenaga lokal, pembangunan industri terintegrasi dari hulu ke hilir, dan transfer teknologi.“Tahun lalu ekspor sektor ini mencapai USD 34 miliar dan akan meningkat menjadi USD 36-38 miliar pada tahun ini, dan menjadi salah satu faktor stabilnya ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global,” klaim Luhut.Baca juga: Luhut Pasang Badan, Sebut Bangun IMIP Bukan Keputusan Sepihak Jokowi


(prf/ega)