Usulan Bahlil Soal Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, Sekjen PDIP: Cari Sistem Bermanfaat Bagi Rakyat

BALIKPAPAN, - Usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, agar kepala daerah dipilih oleh DPRD menuai respons hati-hati dari PDIP.Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan partainya masih perlu melakukan kajian mendalam sebelum mengambil sikap."Kajian tersebut akan mempertimbangkan aspirasi rakyat dan aspek konstitusional," ujar Hasto saat menghadiri Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) DPD PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan, Senin ."PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat," kata Hasto.Baca juga: Makna Politik Pujian Prabowo kepada BahlilUsulan Bahlil sebelumnya muncul dalam Puncak Hari Ulang Tahun ke-61 Golkar pada Jumat .Menanggapi hal ini, Hasto menegaskan, konstitusi mengamanatkan pemilihan kepala daerah secara demokratis."Konstitusi mengamanatkan bahwa kepala daerah-wakil kepala daerah itu dipilih secara demokratis melalui suatu pemilu yang jurdil (jujur dan adil). Nah, inilah yang kemudian kita akan buka bersama, kita akan kaji, tetapi yang terpenting adalah kemanfaatan bagi peningkatan kualitas demokrasi," jelas Hasto.Kajian PDIP juga akan membandingkan dua sistem: pemilihan langsung oleh rakyat vs pemilihan melalui DPRD, untuk menemukan sistem yang paling memperkuat demokrasi dan legitimasi kepemimpinan. Sikap resmi partai akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP awal tahun depan.Selain itu, Hasto menyerukan perubahan paradigma pembangunan di Kaltim dari daratan ke lautan sebagai strategi menjaga lingkungan.“Kami tegaskan posisi geopolitik Kalimantan Timur yang membentang di Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II). Ini harus mengubah cara pandang kita, menjadikan laut sebagai halaman depan kita,” ujarnya.Hasto menilai paradigma daratan telah memicu berbagai kerusakan lingkungan seperti perusakan hutan dan penambangan liar.“Perubahan paradigma ini penting. Kalau pandangannya ke darat, yang terjadi adalah perusakan hutan, penambangan liar, dan sebagainya. Maka, kita ingin jadikan laut sebagai jalan masa depan kita,” tegasnya.Ia juga mengingatkan pesan politik lingkungan Bung Karno dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, serta menekankan pentingnya belajar dari bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.“Mari kita jaga hutan kita, kita atur tata kelola. Kita kedepankan moratorium izin pengelolaan hutan dan sebagainya," kata Hasto.Hasto mengungkapkan DPP PDIP telah melakukan evaluasi kinerja menyeluruh pasca Pemilu 2024, termasuk melihat kondisi politik yang disebutnya mengalami “anomali”.“Pemilu kemarin akan terjadi anomali. Anomali adanya pengerahan dana bansos yang luar biasa, kemudian penggunaan aparatur negara, sehingga pemilu tidak lagi demokratis,” ujarnya.Meski menghadapi tantangan tersebut, Hasto menegaskan PDIP telah bergerak dan mengambil pelajaran penting.“Tapi kami sudah bergerak. Yang lebih penting adalah kami belajar. Ketika tantangan itu nanti terulang, bagaimana? Jadi, menjawab tantangan, tantangan ambisi kekuasaan seperti itu,” pungkasnya.


(prf/ega)