Modernisasi Pertahanan Indonesia: Harmonisasi Alutsista, Interoperabilitas dan Sistem Datalink Nasional

PADA 24 JULI 2025, dunia dikejutkan oleh konflik militer antara Kamboja dan Thailand. Serangan roket Kamboja ke wilayah Thailand segera dibalas dengan pengerahan unsur Angkatan Udara Thailand, termasuk dengan menggunakan armada F-16 Fighting Falcon-nya.Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa Asia Tenggara pun kini tidak luput dari ketegangan global. Konflik bersenjata yang terus bermunculan. Mulai dari Eropa hingga Timur Tengah, situasi ini kian menegaskan bahwa geopolitik dunia semakin tidak stabil, dan Indonesia berada di kawasan yang turut terdampak dinamika tersebut.Sejumlah konflik militer dalam beberapa tahun terakhir, terutama pasca-perang Rusia–Ukraina yang terjadi sejak tahun 2022, memperlihatkan bahwa ancaman konvensional maupun non-konvensional tetap relevan, dan patut diwaspadai oleh setiap negara, termasuk Indonesia.Kondisi ini mendorong perlunya penguatan sistem pertahanan nasional agar mampu merespons potensi ancaman terhadap kedaulatan negara.Baca juga: Indonesia Beli Jet Tempur J-10B atau J-10C? Dampaknya Bakal BerbedaMelihat situasi global yang tidak menentu, maka komitmen Indonesia untuk membangun sistem pertahanan yang modern dan terintegrasi menjadi semakin mendesak. Modernisasi alutsista TNI harus disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sinergi dengan industri pertahanan nasional, serta pengembangan interoperabilitas antar matra.Sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo, Prabowo Subianto, yang kini menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia, terus mendorong percepatan modernisasi sistem pertahanan nasional.Langkah ini diwujudkan melalui berbagai pengadaan alutsista dari luar negeri, seperti 48 jet tempur Rafale dari Perancis, dua kapal Multi Role Combat Vessel KRI Brawijaya (320) dari Italia, serta rudal balistik KHAN ITBM-600 dari Turki.Pemerintah saat ini juga berencana mendatangkan alutsista dari Tiongkok, termasuk melakukan kajian kebutuhan serta pengadaan terhadap pesawat tempur J-10 Chengdu.Di sisi lain, penguatan industri pertahanan nasional terus didorong melalui kerja sama produksi, seperti pembangunan kapal selam Scorpene dan Frigate Merah Putih oleh PT PAL Indonesia.Maciej Swidersi for Pesawat tempur Dassault Rafale pertama pesanan TNI-AU registrasi T-0301 di pabrik Dassault Aviation di Bordeaux-Mérignac, Perancis.Selain itu, sektor galangan kapal swasta seperti Daya Radar Utama (DRU) atau Noahtu Shipyard ikut berkontribusi dalam menghasilkan produk-produk kapal Offshore Patrol Vessel (OPV) yang memiliki kemampuan tempur dan diklasifikasikan sebagai kapal eskorta. Langkah ini ditempuh sebagai upaya untuk meningkatkan kapabilitas sekaligus mengejar kemandirian industri pertahanan.Serangkaian program modernisasi ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo untuk membangun pertahanan Indonesia yang kuat dalam mendukung Asta-Cita dan Indonesia Emas 2045.Namun, tantangan utamanya adalah memastikan bahwa setiap alutsista, baik yang didatangkan melalui pembelian luar negeri maupun yang diperoleh melalui produksi dalam negeri, dapat terintegrasi dan saling terkoneksi secara optimal. Tentunya tanpa adanya inter-operabilitas yang solid, maka modernisasi alutsista tidak akan menghasilkan efektivitas operasional yang diharapkan.Mewujudkan inter-operabilitas yang optimal di lingkungan TNI masih menghadapi sejumlah tantangan. Sistem yang ada saat ini masih terkotak dalam beberapa kluster, sementara Indonesia belum memiliki National Protokol data link maupun platform pendukung seperti Airborne Early Warning and Control (AEW&C).Akibatnya, pertukaran data antar-sistem masih terbatas dan sebagian besar interoperabilitas hanya mengandalkan komunikasi suara. Padahal, inter-operabilitas menuntut sinkronisasi, aliran data yang lancar, konektivitas antar-sistem, serta keseragaman tujuan agar seluruh platform dapat beroperasi secara terpadu.Baca juga: Detail Jet Tempur Rafale Pesanan Indonesia, Dibangun dengan Kemampuan F4Keterhubungan yang baik antara platform alutsista dan markas komando sangat menentukan efektivitas battlespace management. Tanpa pertukaran data yang cepat dan integrasi sistem yang solid, pengambilan keputusan, tempo operasi, dan koordinasi di lapangan tidak dapat berlangsung optimal.


(prf/ega)