Biaya Kebutuhan Hidup Layak di 38 Provinsi Indonesia, Yogyakarta Rp 4,6 Juta

2026-01-11 23:45:45
Biaya Kebutuhan Hidup Layak di 38 Provinsi Indonesia, Yogyakarta Rp 4,6 Juta
- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis metode terbaru penghitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Indonesia.Kebutuhan Hidup Layak adalah standar kebutuhan 1 bulan agar pekerja/buruh dan keluarganya bisa hidup layak.Nantinya, KHL menjadi akan menjadi acuan utama dalam gaji buruh atau pekerja di 38 provinsi di Indonesia.Hal ini karena kenaikan upah minimum jadi lebih adil dan fleksibel, mengikuti kondisi ekonomi tiap provinsi dan tidak disamaratakan seperti model kenaikan serentak UMP dulu.Berdasarkan metode terbaru, penghitungan KLH menggunakan standar International Labour Organization (ILO) dengan mempertimbangkan komponen utama kebutuhan rumah tangga.Adapun, komponen kebutuhan rumah tangga yang digunakan adalah sebagai berikut:Baca juga: 6 Provinsi yang Sudah Menetapkan UMP 2026, Mana Saja?A post shared by Kementerian Ketenagakerjaan RI (@kemnaker)Dengan metode penghitungan terbaru, KHL tertinggi berada di provinsi DKI Jakarta, yakni sebesar Rp 5.898.511.Nominal ini lebih besar dari UMP Jakarta 2025 yang mencapai Rp 5,4 juta per bulan.Namun, untuk beberapa wilayah, seperti Yogyakarta dan Jawa Tengah, terungkap bahwa biaya KHL di sana terpaut jauh dari UMP yang diterima tahun ini.Di Yogyakarta misalnya, KHL di sana senilai Rp 4.604.982 per bulan. Angka ini bahkan lebih dari dua kali lipat dari UMP Yogyakarta 2025 sebesar Rp 2.264.080 per bulan.Sementara KHL di Jawa Tengah adalah Rp 3.512.997 per bulan. Padahal UMP di wilayah tersebut hanya Rp 2.169.349 per bulan.Perlu diketahui, penghitungan KHL yang dirilis Kemenaker diperoleh dengan rumus penghitungan sebagai berikut:Baca juga: PP Sudah Diteken Prabowo, Kapan Kenaikan UMP 2026 Diumumkan?Selain Yogyakarta dan Jawa Tengah, beberapa Provinsi lain juga memiliki kebutuhan hidup layak di atas UMP yang berlaku pada 2025.Pada 2026, penetapan UMP sendiri didorong agar mendekati KHL tiap provinsi."Penghitungan Upah Minimum (UM) diarahkan secara bertahap supaya makin mendekati KHL, ini bentuk prinsip proporsionalitas," bunyi unggahan akun Instagram resmi Kemnaker, @kemnaker, Sabtu .Berikut ini nominal biaya kebutuhan hidup layak di 38 provinsi di Indonesia, dikutip dari akun Instagram resmi Kemenaker @kemnaker, Senin .Itulah biaya KHL di seluruh provinsi di Indonesia.


(prf/ega)