Penertiban TN Tesso Nilo di Riau, Warga Mengaku Trauma: Kami Divonis Sepihak

PEKANBARU, - Warga yang bermukim di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) angkat bicara terkait video viral pembongkaran plang dan pengusiran personel prajurit TNI dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).Juru Bicara warga TNTN, Abdul Aziz, menjelaskan bahwa kejadian tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata.Hal itu merupakan akumulasi dari persoalan panjang dan tekanan psikologis yang dialami masyarakat.Persoalan bermuara sejak dilakukan penyegelan lahan oleh tim Satgas PKH pada 10 Juni 2025."Sudah lima bulan masyarakat berada di bawah tekanan, mulai dari masuk Satgas PKH dan kehadiran anggota militer," kata Aziz saat diwawancarai wartawan di Pekanbaru, Kamis .Baca juga: Duduk Perkara Konflik Tesso Nilo, Semua Berawal dari Penyegelan 81.793 Hektare HutanAziz mengatakan, sejak awal penertiban, pemerintah tidak pernah membuka ruang dialog tentang persoalan ini.Pemerintah langsung mengeluarkan ultimatum agar warga keluar atau relokasi mandiri dari kawasan TNTN."Waktu itu masyarakat diberikan waktu sampai 22 Agustus 2025 untuk relokasi mandiri. Warga divonis sepihak, ini Taman Nasional, harus keluar," ujar Aziz.Namun, warga menolak untuk pergi.Sampai saat ini, warga masih berada dan beraktivitas seperti biasa di permukiman.Aziz menyebut, aksi demonstrasi yang diikuti ribuan warga TNTN di Kejati Riau beberapa hari lalu merupakan upaya meminta transparansi proses pengukuhan batas kawasan hutan, terutama status lahan perkebunan yang dikelola oleh masyarakat."Dari data yang kami miliki, sampai 2009 sudah ada 28.606,8 hektar areal yang telah dibuat usaha oleh masyarakat," kata Aziz."Sementara penataan batas dilakukan 2011 dan pengukuhan kawasan baru di 2014. Jika merujuk aturan negara, areal itu mestinya di-enklave. Tapi, kan itu tidak pernah dilakukan," ujarnya.Baca juga: Viral Kawanan Gajah Disebut Lewati Jalan Tanah di Kebun Sawit, Kepala TN Tesso Nilo Buka SuaraAziz mengungkapkan bahwa masyarakat seolah sengaja di-framing sebagai perambah hutan dan pelanggar hukum."Hal itu menimbulkan image bahwa warga adalah gerombolan. Bahkan, sampai muncul isu rasial," ujarnya.


(prf/ega)