Pramono Akui Jumlah SLB Negeri di Jakarta Masih Kurang

JAKARTA, - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri di Jakarta yang saat ini ada 13 masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus di Ibu Kota.Hal tersebut disampaikan Pramono usai menghadiri peluncuran PAUD Cahaya Hati di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa .Ia menyebutkan, khusus di Jakarta Utara, SLB negeri yang tersedia saat ini baru berjumlah tiga.Baca juga: Kala Siswa SD Ingatkan Bahaya Penebangan Hutan, Pramono: Semoga Didengar Pembalak Liar“Di Jakarta Utara ini baru ada tiga. Salah satunya di Marunda. Hanya memang pasti kurang,” kata Pramono, Selasa.Saat ini, Jakarta hanya memiliki 13 SLB negeri yang tersebar di lima wilayah kota administrasi.Di Jakarta Selatan terdapat SLB Negeri 01, 02, 11, 12, serta SLB A Pembina Tingkat Nasional. Di Jakarta Barat terdapat SLB Negeri 5, 6, dan 10.Sementara itu, Jakarta Utara memiliki SLB Negeri 4, 8, dan 9. SLB Negeri 3 berada di Jakarta Pusat, sedangkan SLB Negeri 7 berada di Jakarta Timur.Pramono berharap seluruh wilayah di Jakarta nantinya memiliki SLB yang memadai agar akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat merata.“Jadi, saya mengharapkan semua wilayah, semua kota harusnya ada sekolah untuk SLB. Dan itulah yang menjadi hal yang harus diperhatikan,” jelas Pramono.Baca juga: Bullying Tak Selalu Bermula dari Sekolah, Pola Asuh Keliru BerpengaruhIa juga meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan nonpemerintah, guna memberikan perhatian dan ruang bagi anak berkebutuhan khusus.“Saya meminta kepada Dinas Pendidikan untuk bisa bekerja sama memberikan atensi, memberikan ruang bagi anak-anak yang seperti ini. Karena Jakarta harus terbuka, siapa pun yang ada di Jakarta tidak boleh ada yang tidak mendapatkan kesempatan yang baik untuk ini,” ungkap Pramono.Selain sektor pendidikan, Pramono turut menyoroti perlunya perhatian khusus bagi penyandang disabilitas penerima bantuan sosial di Jakarta.Ia meminta jajarannya memastikan kelompok tersebut mendapatkan pendampingan dan layanan yang optimal dari pemerintah.


(prf/ega)