Dana Tak Cair, MBG di Pucakwangi Pati Dihentikan Sementara

PATI, – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, terhenti sementara akibat tersendatnya pencairan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN).Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Tanjungsekar resmi menghentikan operasional mulai Senin .Keputusan penghentian operasional tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan Berhenti Operasional Sementara yang ditandatangani Kepala SPPG Tanjungsekar dan mitra pelaksana sebagai pihak ketiga.Dalam surat itu disebutkan bahwa dana Bantuan Operasional (Banper) untuk periode 8–20 Desember 2025 belum diterima hingga pertengahan bulan.Baca juga: Di Depan Prabowo, Kepala BGN Ungkap Insiden Sopir Pengantar MBG Tabrak Guru dan Siswa di Jakarta UtaraKepala SPPG Tanjungsekar, Sudi Rahayu, menjelaskan dana tersebut seharusnya digunakan untuk menjalankan program pemenuhan gizi selama dua pekan.Namun, karena dana tak kunjung cair, operasional terpaksa dihentikan untuk menghindari kerugian.“Pihak pertama selaku Kepala SPPG memutuskan berhenti operasional sementara mulai 15 Desember 2025 sampai waktu yang belum ditentukan, karena dana Banper periode 8 sampai 20 Desember 2025 belum dicairkan,” tulis Sudi dalam surat pernyataan tertanggal 15 Desember 2025.Keputusan itu juga telah disepakati dan diketahui pihak yayasan, Yayasan Al-Huda Arbhyassin, yang diwakili Iroh Rojay, serta mitra pelaksana lainnya.Penghentian layanan berdampak langsung pada ribuan penerima manfaat. Selama ini, SPPG Tanjungsekar melayani sejumlah sekolah di Kecamatan Pucakwangi.Di antaranya SDN Tanjungsekar, SMPN 1 Pucakwangi, MTs Taris Sokopuluhan, serta beberapa sekolah swasta lainnya.Baca juga: Ada Ulat pada Menu MBG di Bangkalan, SPPG Akui LalaiKetua Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Pati, Risma Ardhi Chandra, mengatakan pihaknya akan segera menelusuri penyebab tersendatnya pencairan dana agar tidak mengganggu program nasional.“Biasanya proses pelaporan dan pencairan itu dari MBG pusat. Bisa saja ada kendala administrasi atau sistem di Badan Gizi Nasional. Nanti akan kami tindak lanjuti,” ujar Chandra usai rapat paripurna di DPRD Pati, Senin .Risma yang juga Wakil Bupati Pati menambahkan, persoalan serupa tidak hanya terjadi di Pati, tetapi juga di sejumlah daerah lain.Ia meminta pengelola SPPG, khususnya pihak yayasan, lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun pusat.“Kadang alurnya lewat yayasan dulu baru ke mitra. Di Pucakwangi ini nanti akan kami cek, apakah kendalanya di yayasan atau di pusat,” imbuhnya.Sementara itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menduga tersendatnya dana dipicu kendala teknis, seperti keterlambatan penginputan perencanaan atau penyesuaian sistem baru.“SPPG yang berjalan itu banyak. Bisa jadi ada kesalahan teknis atau perubahan sistem. Ini perlu dicek,” ujarnya.Ali menegaskan DPRD Pati siap mengambil langkah lanjutan jika persoalan ini tak segera tuntas, termasuk menurunkan Komisi D untuk inspeksi mendadak ke SPPG Tanjungsekar.“Kami berharap pelayanan gizi bisa segera berjalan kembali, karena ini menyangkut kepentingan anak-anak dan masa depan generasi kita,” pungkasnya.


(prf/ega)