Elite Demokrat Ungkap Pilkada Langsung atau Dipilih DPRD Jadi Diskursus di Internal

2026-01-12 18:45:57
Elite Demokrat Ungkap Pilkada Langsung atau Dipilih DPRD Jadi Diskursus di Internal
JAKARTA, - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Syahrial Nasution mengatakan bahwa partainya belum mengambil sikap ihwal usulan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).Ia mengungkap, pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung maupun dipilih DPRD sendiri menjadi diskursus di internal Partai Demokrat."Di internal Demokrat, diskursus mengenai pilihan pilkada langsung atau melalui DPRD terus berlangsung, meski tidak terbuka ke publik," kata Syahrial kepada Kompas.com, Selasa .Baca juga: Soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ini Sikap PKSInternal Partai Demokrat, kata Syahrial, masih terus melakukan kajian terhadap usulan DPRD memilih kepala daerah.Partai politik lain tentu memiliki argumentasinya masing-masing terkait kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan langsung oleh rakyat."Di mana tujuan akhirnya membangun pemerintahan yang mampu mensejahterakan rakyat. Situasi dan kondisi 10 tahun terakhir memang menunjukkan penurunan indikator indeks demokrasi. Yang mengemuka justru aktivitas oligarki membajak demokrasi dengan membeli suara rakyat," ujar Syahrial.Syahrial sendiri tidak memungkiri bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD juga memiliki kelemahan."Pengalaman di masa Orde Baru menunjukkan bahwa sistem tersebut telah melahirkan pemerintahan otoriter Soeharto yang kala itu memimpin," ucap Syahrial.Baca juga: Ide Pilkada Lewat DPRD Bergulir, Siapa Setuju, Siapa Menolak?Kendati demikian, ia mengatakan bahwa fokus Partai Demokrat saat ini adalah membantu Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan bencana.Fokus tersebut menjadi pesan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)."Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selalu mengingatkan kader Demokrat, di mana kondisi di beberapa provinsi rakyat kita sedang menghadapi bencana alam. Jauh lebih penting bagi Demokrat membantu Presiden Prabowo untuk mengatasi kesulitan rakyat," ujar Syahrial.Baca juga: Pilkada oleh DPRD: Pemilihan Elitis dan Matinya Demokrasi Lokal/RODERICK ADRIAN Sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih mengikuti kirab ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk dilantik pada, Kamis . Presiden Prabowo Subianto melantik serentak 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024.Sebelumnya, Partai Gerindra menyampaikan dukungannya terhadap usulan agar kepala daerah, yakni gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD.Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono menyampaikan bahwa kepala daerah yang dipilih oleh DPRD akan lebih efisien dari sisi anggaran.Selain dari sisi anggaran, kepala daerah yang dipilih DPRD juga lebih efisien dalam penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran, ongkos politik, hingga pemilihan terlaksana."Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur," ujar Sugiono dalam keterangannya, Senin .Baca juga: Parpol Usul Pilkada Lewat DPRD, Pengamat: Ada Kesan Elite Takut ke Rakyat


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#4

Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto, mengatakan sejak IASC beroperasi pada 22 November 2024 hingga 11 November 2025, lembaga itu telah menerima 343.402 laporan penipuan. Laporan tersebut menunjuk 563.558 rekening yang terkait aktivitas penipuan, di mana 106.222 rekening telah diblokir.Dari keseluruhan laporan, total kerugian yang dilaporkan korban mencapai Rp 7,8 triliun, sementara upaya pemblokiran dana berhasil menahan Rp 386,5 miliar.“Sejak awal beroperasi di tanggal 22 November 2024 sampai dengan 11 November 2025, IASC telah menerima 343.402 laporan penipuan. Total rekening terkait penipuan yang dilaporkan ke IASC sebanyak 563.558 rekening dengan 106.222 rekening telah dilakukan pemblokiran,” ujar Hudiyanto lewat keterangan pers, Sabtu .Baca juga: Penipuan AI Deepfake Kian Marak, Keamanan Identitas Digital Diuji“Adapun total kerugian dana yang dilaporkan oleh korban penipuan sebesar Rp 7,8 triliun dengan dana yang telah berhasil diblokir sebesar Rp 386,5 miliar,” paparnya. Menurut Hudiyanto, angka-angka itu memperlihatkan sejauh mana pelaku memanfaatkan platform digital untuk menjerat korban, mulai dari pinjaman online alias pinjol ilegal hingga tawaran investasi palsu, sehinggga penindakan masif diperlukan untuk melindungi konsumen.Sebagai bagian dari penindakan, Satgas PASTI kembali memblokir 776 aktivitas dan entitas keuangan ilegal, yang terdiri atas 611 entitas pinjaman online ilegal, 96 penawaran pinjaman pribadi (pinpri), dan 69 tawaran investasi ilegal.

| 2026-01-12 16:53