Di Forum MIKTA Ke-11, Puan Paparkan Komitmen Indonesia Capai SDGs

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyampaikan komitmen Indonesia dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) dengan mencegah kemiskinan ekstrem dan melindungi masyarakat paling rentan.“Mewujudkan SDGs adalah kewajiban bersama untuk menegakkan martabat manusia. Saat masyarakat berubah, kita sebagai anggota parlemen harus melindungi mereka yang berisiko dan mendorong kesetaraan yang lebih besar," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis .Pernyataan tersebut disampaikan Puan di hadapan para ketua parlemen anggota MIKTA dalam Forum Konsultasi Parlemen MIKTA ke-11 yang digelar di Seoul, Korea Selatan (Korsel), Rabu .Forum itu terbagi dalam empat sesi konsultasi, dengan sesi ketiga dan keempat mengangkat topik “Peran Parlemen dalam Menyertakan Masyarakat Rentan dan Mengurangi Ketimpangan” serta “Peran Parlemen dalam Mendorong Integrasi Sosial untuk Mengatasi Polarisasi”.Dalam paparannya, Puan menyoroti target SDGs yang menjadi misi seluruh negara di dunia serta realita ketimpangan global. Ketidaksetaraan ini terlihat dari manfaat globalisasi yang dinikmati sebagian wilayah, sementara dampak negatifnya dirasakan oleh masyarakat miskin.Baca juga: Belanja Militer Global Melonjak, PBB Ingatkan Ancamannya pada SDGs Oleh karena itu, Puan menilai bahwa kebijakan sosial harus menjadi alat yang menjamin martabat dan stabilitas masyarakat. Salah satunya dengan menjadikan pendidikan sebagai pilar utama dalam mewujudkan inklusi."Kami percaya bahwa inklusi dibangun di ruang kelas yang mengajarkan berpikir kritis, kreativitas, pemecahan masalah, dan karakter, yang mempersiapkan siswa untuk masa depan. Parlemen harus memastikan bahwa sumber daya sampai ke semua siswa,” tegas Puan.Dalam bidang kesehatan, ia menekankan bahwa akses universal saja tidak cukup. Menurut Puan, kualitas, kesetaraan, dan akuntabilitas sistem kesehatan harus dijamin dan parlemen memiliki peran sentral dalam memastikan hal ini.Ia juga menegaskan komitmen jangka panjang Indonesia terhadap pembangunan inklusif, yang menghubungkan perlindungan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan, termasuk reforma agraria, kehutanan sosial, dan infrastruktur inklusif."Komitmen Indonesia terhadap pembangunan inklusif bersifat jangka panjang. Peta jalan kami untuk mencapai SDGs menghubungkan perlindungan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan dengan agenda yang lebih luas, seperti reforma agraria, kehutanan sosial, dan infrastruktur inklusif," jelas Puan.Baca juga: Human Initiative Gelar Forum Kolaborasi Multipihak untuk Percepatan SDGsPuan mengingatkan bahwa parlemen memiliki peran signifikan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui fungsi dan tugasnya, yakni mengesahkan undang-undang (UU), meninjau anggaran, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah.“Melalui MIKTA dan kerja sama antarparlemen lainnya, kita belajar dari satu sama lain, dan mendorong solusi yang efektif sekaligus adil," katanya.Dalam forum tersebut, Puan juga menekankan pentingnya memahami perbedaan dan praktik inklusi dalam politik, serta posisi parlemen sebagai contoh dalam menerima perbedaan."Kita harus menormalisasi politik yang menerima perbedaan, menegosiasikannya secara adil, dan mencari hasil yang dapat diterapkan. Para pimpinan parlemen harus memberi teladan. Kita dapat menyelenggarakan dialog terstruktur lintas partai, mengadakan dengar pendapat bersama mengenai isu-isu sensitif, dan menunjukkan model negosiasi yang baik," jelasnya.Baca juga: Bertemu Ketua Parlemen Korsel, Puan Dorong Kerja Sama Investasi Hijau dan Kolaborasi Sosial-BudayaMantan Menko PMK itu pun menyinggung soal cara para pemimpin parlemen berbicara dan bertindak yang dapat menentukan iklim politik.


(prf/ega)