Turun ke Seblat Bengkulu, Menhut Raja Juli Pastikan Restorasi Konservasi Gajah Dimulai

2026-02-02 06:43:54
Turun ke Seblat Bengkulu, Menhut Raja Juli Pastikan Restorasi Konservasi Gajah Dimulai
Jakarta - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengecek langsung kondisi Bentang Seblat, Bengkulu.Menurut Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu–Lampung, Himawan Sasongko, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merupakan satu-satunya menteri yang turun langsung ke Bentang Seblat."Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak menteri kehutanan republik indonesia, bapak raja juli antoni yang sudah berkenan berkunjung ke PLG Seblat. Beliau adalah menteri kehutanan yang pertama kali mengunjungi PLG Seblat," ujar Himawan seperti dikutip dari siaran pers, Minggu .AdvertisementHimawan menjelaskan, dalam kunjungannya, Menhut Raja Juli memeriksa langsung Pusat Latihan Gajah (PLG) Seblat 11 Desember 2025, di mana, PLG Seblat merupakan salah satu kantong Gajah Sumatera di Bengkulu.Selain itu, dia juga mendengarkan secara langsung masukan yang diberikan oleh 14 orang mahout dan 4 dokter hewan di Seblat."Kehadiran seorang menteri di kawasan konservasi tersebut merupakan sejarah baru bagi pengelolaan habitat gajah di Bengkulu. Kunjungan Menhut memberikan energi baru bagi para petugas BKSDA dalam merawat gajah jinak yang berada di PLG Seblat," ungkap Himawan.Himawan memastikan, dulungan Menhut Raja menjadi bekal bagi dirinya dan tim agar bekerja lebih bagus lagi, merawat dan memelihara gajah jinak di PLG Seblat."Semoga (gajah) tetap bisa lestari dan menjadi satu kesatuan dengan Landscape Seblat yang ada di sebelah utara PLG Seblat," harap Himawan. 


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#4

Lebih lanjut, Purwadi menyampaikan arahan terkait reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat.Birokrasi juga diminta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran.“Sebab, tanpa integritas, tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik,” ungkapnya. Baca juga: Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSNPerlu diketahui, mulai 2023, Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga.Sampai saat ini, penilaian tersebut diperluas pada 19 kementerian/lembaga (K/L) dan lima pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung (MA).Purwadi juga memberikan apresiasi kepada MA yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.Dia menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh, dan semakin berdampak.Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GNPertama, pembangunan zona integritas harus terus diperluas. Kedua, pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.Prestasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.“Saya berharap, upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya. Baca juga: Target Penempatan 500.000 PMI pada 2026, Menteri PANRB Siap Dukung Penguatan Kelembagaan Kementerian P2MI

| 2026-02-02 05:33