Golkar Sentil Legislator Daerah soal Banjir Sumatera: Jangan Hanya Hadir Saat Kampanye

2026-02-04 20:28:53
Golkar Sentil Legislator Daerah soal Banjir Sumatera: Jangan Hanya Hadir Saat Kampanye
JAKARTA, - Sekretaris Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa para legislator daerah harus peka terhadap bencana yang dialami masyarakat, termasuk banjir dan longsor di Sumatera.Wakil Ketua Komisi II DPR tersebut menuntut para legislator daerah agar tidak hanya hadir bagi rakyat saat kampanye saja.Hal tersebut disampaikan Zulfikar untuk menegaskan bahwa kegiatan Bimtek Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Tahap II Tahun 2025 yang digelar di Jakarta pada 10-12 Desember 2025 akan diarahkan untuk meningkatkan kepekaan dan kesiapsiagaan legislator daerah terhadap bencana yang tengah dialami masyarakat.Baca juga: Apa Solusi Pemerintah untuk Warga yang Rumahnya Digulung Banjir Sumatera?“Legislator daerah tidak hanya hadir saat masa kampanye atau agenda seremonial. Mereka dituntut mampu merespons bencana dengan cepat, tepat, dan berbasis kebutuhan masyarakat,” ujar Zulfikar, dalam keterangannya, Selasa .Zulfikar mengatakan, para anggota DPRD Golkar tersebut bakal dibekali kemampuan untuk menyusun regulasi daerah yang berkaitan dengan mitigasi dan penanganan bencana, termasuk penyempurnaan perda kebencanaan dan tata ruang yang adaptif terhadap risiko.Lalu, mengalokasikan dan mencadangkan anggaran kontingensi kebencanaan di APBD agar pemerintah daerah dapat bergerak cepat ketika bencana melanda, tanpa harus terhambat proses administratif yang panjang.Selanjutnya, juga memahami tata koordinasi penanganan bencana antara pemerintah daerah, lembaga nasional, dan elemen masyarakat.Pihaknya memandang isu kebencanaan sebagai mandat moral dan politik yang tidak bisa ditunda.“Indonesia adalah negara rawan bencana. Legislator harus punya kapasitas yang memadai untuk melindungi rakyatnya, mulai dari pencegahan sampai pemulihan,” kata dia.Menurut Zulfikar, sebagai bentuk empati dan prioritas terhadap kondisi masyarakat, Panitia Bimtek memutuskan tidak mengikutsertakan anggota Golkar DPRD dari daerah yang sedang dilanda bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.Baca juga: Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Kembali Disuarakan Golkar dan PrabowoZulfikar menuturkan bahwa keputusan tersebut merupakan instruksi langsung kepada para legislator untuk bersiaga di daerah masing-masing demi membantu pemerintah daerah dalam proses penanganan darurat, evakuasi, distribusi logistik, serta memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.“Kami meminta seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD dari daerah terdampak untuk tetap berada di lapangan, mendampingi warga, dan bekerja sama dengan perangkat pemerintah daerah serta relawan,” ujar Zulfikar.Meski terdapat penyesuaian peserta, Zulfikar menyampaikan bahwa Bimtek Golkar tetap dilaksanakan untuk memperkuat kapasitas legislator lainnya dari seluruh Indonesia.Baca juga: Golkar Mantap Dukung Prabowo di 2029: Ngapain Cari yang Lain?Tujuannya, kata dia, agar seluruh anggota DPRD Golkar memiliki pemahaman yang sama mengenai urgensi kebijakan kebencanaan, sehingga ke depan dapat mendorong lahirnya praktik legislasi dan penganggaran yang responsif terhadap risiko bencana.Zulfikar pun mengeklaim Golkar akan terus hadir dalam memperkokoh sistem perlindungan rakyat.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#1

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implikasi penting dari penyesuaian tersebut adalah perubahan nama perseroan, dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Sementara itu, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP 2026 dan RJPP 2026-2030 kepada Dewan Komisaris dijalankan dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan seluruh keputusan RUPSLB merupakan bagian dari konsolidasi tata kelola perseroan agar semakin adaptif terhadap regulasi dan tantangan bisnis ke depan.Baca juga: Dana Rp 2,5 Miliar Digelontorkan, PGN Percepat Bantuan Banjir Aceh–Sumut“Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.PGN menilai, langkah strategis yang diputuskan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kepastian regulasi, memperkokoh struktur tata kelola, serta memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Upaya tersebut sejalan dengan mandat PGN sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina (Persero), khususnya dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

| 2026-02-04 20:24