India-Bangladesh Memanas, Saling Balas Tangguhkan Visa

2026-01-31 23:19:42
India-Bangladesh Memanas, Saling Balas Tangguhkan Visa
Penulis: Murali Krishnan/DW IndonesiaNEW DELHI, - Hubungan diplomatik antara India dan Bangladesh mencapai titik nadir usai Dhaka menangguhkan layanan visa dan konsuler di kantor perwakilannya di New Delhi dan Agartala pada 22 Desember 2025. Keputusan itu diambil menyusul adanya protes di luar fasilitas tersebut.India sebaliknya juga menangguhkan layanan visa di pusat aplikasi visa Chittagong di Bangladesh menyusul protes keras yang dipicu oleh kematian aktivis terkemuka Bangladesh, Sharif Osman Hadi.Hadi (32) adalah pengkritik keras India dan tokoh penting dalam pemberontakan 2024 yang mengakhiri 15 tahun kekuasaan otoriter mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina.Baca juga: Bangladesh Memanas, Tokoh Mahasiswa Ditembak di Kepala oleh Orang Tak DikenalDia meninggal dunia pada 18 Desember di rumah sakit Singapura, setelah seminggu sebelumnya ditembak di kepala oleh seorang pria bertopeng yang mengendarai sepeda motor di Ibu Kota Dhaka.ANADOLU AGENCY/IMAGO/ABDUL GONI via DW INDONESIA Para pengunjuk rasa di Dhaka menuntut keadilan menyusul pembunuhan pemimpin pemuda Sharif Osman Hadi.Pemimpin sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, menyebut penembakan itu sebagai serangan terencana yang dilakukan oleh jaringan kuat dengan tujuan menggagalkan pemilu yang dijadwalkan pada Februari 2026.Ketegangan antara India dan Bangladesh meningkat setelah pembunuhan Dipu Chandra Das, seorang pria berusia 25 tahun yang dibakar hidup-hidup di depan umum di distrik Mymensingh, Bangladesh, atas tuduhan menghina agama.Beberapa wilayah di India, termasuk Kolkata dan Hyderabad, dilanda protes oleh kelompok agama terkemuka yang menuntut keadilan bagi Das.Banyak yang membawa poster dan spanduk dengan slogan seperti "India tidak akan menolerir penyiksaan terhadap umat Hindu di Bangladesh."New Delhi dan Dhaka memanggil utusan masing-masing minggu ini, dalam aksi balasan untuk menyatakan keprihatinan atas situasi yang telah meningkat menjadi penangguhan layanan visa timbal balik, dan meningkatnya ketegangan terkait keselamatan minoritas dan keamanan diplomatikPenangguhan visa ini berdampak pada puluhan ribu warga Bangladesh yang secara berkala melakukan perawatan medis di India. Sebabnya konflik teranyar dipandang ikut menciptakan dimensi kemanusiaan.India dengan tegas menolak upaya Bangladesh untuk menyamakan protes di fasilitasnya di Dhaka dengan protes di luar misi Bangladesh di India.Baca juga: Sukses Gulingkan Pemerintah, Gen Z Bangladesh Kesulitan Cari Dukungan Jelang Pemilu 2026"India terus memantau situasi yang berkembang di Bangladesh. Pejabat kami tetap berhubungan dengan pihak berwenang Bangladesh dan telah menyampaikan keprihatinan kuat kami atas serangan terhadap minoritas. Kami juga mendesak agar pelaku pembunuhan barbar terhadap Das dibawa ke pengadilan," kata Randhir Jaiswal, juru bicara Kementerian Luar Negeri India.Penangguhan visa ini merupakan dampak paling nyata bagi warga biasa sejak ketegangan meningkat. India sebelumnya mengeluarkan sekitar 1.500 visa per hari untuk warga Bangladesh, dengan prioritas pada visa medis dan darurat.Seluruh alur pasien terdampak, terutama bagi mereka yang membutuhkan visa baru, janji tindak lanjut, dan perawatan darurat.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#1

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implikasi penting dari penyesuaian tersebut adalah perubahan nama perseroan, dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Sementara itu, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP 2026 dan RJPP 2026-2030 kepada Dewan Komisaris dijalankan dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan seluruh keputusan RUPSLB merupakan bagian dari konsolidasi tata kelola perseroan agar semakin adaptif terhadap regulasi dan tantangan bisnis ke depan.Baca juga: Dana Rp 2,5 Miliar Digelontorkan, PGN Percepat Bantuan Banjir Aceh–Sumut“Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.PGN menilai, langkah strategis yang diputuskan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kepastian regulasi, memperkokoh struktur tata kelola, serta memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Upaya tersebut sejalan dengan mandat PGN sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina (Persero), khususnya dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

| 2026-02-01 00:13